Pengamat Ekonomi Unmul Sebut Dampak IKN tak Sampai ke Kabupaten/Kota

Meski banyak efek negatif, namun mantan Gubernur Kaltim 2 periode ini disebut Purwadi punya program yang mencanangkan gambaran masa depan Bumi Etam, sehingga ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian tak hanya jadi andalan.

“Sehingga trilogi ini dapat diteruskan (kepala daerah selanjutnya), meski ada juga kekurangannya beliau. Tetapi sering saya bilang, IKN jika berdampak pada Kaltim, seharusnya ditanya dulu, yang tumbuh siapa dulu? PDRB itu mengabaikan siapa yang punya. Menghitung suatu wilayah, tetapi tidak memperhatikan siapa yang punya (usaha) dan berproduksi di Kaltim, ini banyak kepunyaaan orang luar Kaltim,” ungkapnya.

“Jika konstruksi naik, siapa pun tahu bahwa itu akan naik, berdampak ke ekonomi, tetapi gedung–gedung disana logistiknya darimana, pekerjanya dari mana? Aturan rencana dibentuknya Perda yang 20 persen pekerja lokal apakah sudah diterapkan atau disahkan? Perlu kita kawal karena sampai sekarang belum ada kejelasan. Pekerja IKN harus memiliki sertifikasi, SDM kita apakah telah dipersiapkan,” sambung Purwadi.

Baca juga: Sosok Sunnu Wahyudi, Paskibraka 2024 yang Bertugas Menurunkan Bendera di IKN Asal Sangatta Utara

Lebih lanjut kata Purwadi, penelitian dampak IKN ke Kaltim dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang bisa dipertanggungjawabkan juga terlihat belum melompat jauh.

Efek ekonomi hanya satu atau dua persen bagi Kaltim, artinya banyak yang harus dilakukan Pemprov Kaltim untuk bersiap. 

Apa yang mau ditawarkan kepada IKN, saat ini Kaltim juga masih bergantung di sektor SDA.

Pasar dunia energi memang sedang bagus bagi negara eksportir energi seperti Indonesia. 

Maka, Kaltim pun bisa menyumbangkan ratusan triliun untuk negara dan industri eksploratifnya. 

Namun, pemindahan IKN tak menggaransi ada pemindahan pusat bisnis ke Kaltim. Hanya dipastikan pusat pemerintahannya yang pindah. 

“Sedangkan, saat ini saja, pusat perusahaan tambang yang ada di Kaltim kebanyakan berada di Jakarta. Memindahkan pusat bisnis itu yang susah. Kalau di Jakarta market-nya sudah besar, jika di Kaltim masih sedikit,” tukasnya. 

Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan persiapan mereka dan memastikan masyarakat Kaltim benar-benar siap dan betulan mendapat manfaat pemindahan ibu kota negara, bukan sekedar dampak negatifnya saja.

Semestinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Kabupaten/Kota di Kaltim juga mendapat impact dan tidak bergantung pada dana bagi hasil (DBH), baik migas dan pendapatan lainnya.

“Membangun IKN terlihat sendiri, tidak berbarengan dengan membangun Kaltim. Kita bisa maklum jika negara kekurangan dana, idealnya jika IKN megah, Kaltim juga harusnya sama. Akselerasi di Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhambat nampaknya, IKN yang sangat kencang. Ibarat mobil, daerah lain masih nge-gas, bahkan seperti kehabisan BBM dan masih mengantri untuk mendapat pasokan,” kata Purwadi.

Belum lagi terkait ebutuhan dasar seperti makanan, air dan barang–barang yang diperlukan para pekerja di IKN, yang faktanya belum terpenuhi dengan baik.

Purwadi ingin, tentunya pembangunan IKN harus selaras dengan daerah lainnya seperti PPU atau Balikpapan yang sampai saat ini masih kekurangan dalam pelayanan air bersih.

“Sebagai kota penyangga, dua daerah ini tentu belum berpengaruh banyak,” tandasnya. (*)