Persiapan Pengamanan Pilkada 2024, Polres Kubar Gelar Simulasi Sispamkota

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Polres Kutai Barat (Kubar) menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) jelang Pilkada 2024 di Alun-Alun ITHO, Kamis (22/8/2024) pagi. 

Kegiatan ini menyimulasikan kemungkinan terjadinya kericuhan pasca penghitungan suara Pilkada Kubar 2024.

Sispamkota diawali dengan apel bersama seluruh personel yang terlibat.

Simulasi pertama berupa kampanye terbuka yang dihadiri sejumlah massa pendukung.

Kemudian pengawalan distribusi surat suara hingga pemungutan suara di salah satu TPS.

Kericuhan terjadi saat ratusan massa menggeruduk ke Kantor KPU.

Baca juga: Terkuak Alasan Keluarga Amelinda Tolak Autopsi Sebelumnya, Minta Polres Kubar Usut hingga Tuntas

Mereka yang disebut demonstran dari salah satu pendukung calon menolak hasil pilkada dan nekat melakukan tindakan anarkis.

Tak hanya sekali, tindakan massa yang anarkis juga berulang kali berusaha merusak barikade polisi, bahkan melempari petugas.

Petugas terpaksa melepaskan tembakan meriam air untuk membubarkan massa.

Beberapa saat kemudian demonstrasi berhasil dibubarkan.

Simulasi diakhiri dengan patroli recovery situasi di lokasi dan penangkapan beberapa provokator massa.

Kapolres Kubar AKBP Kade Budiyarta ditemui usai kegiatan menjelaskan, kegiatan sispamkota ini diharapkan mendukung kesiapan pengamanan dalam dinamika seluruh tahapan pilkada.

"Melalui Sispamkota ini kita juga melihat kesiapan personel dan alsus dalam hal pengamanan Pilkada di Kubar," jelas kapolres. 

Baca juga: Keluarga Tolak Autopsi, Polres Kubar Tetap Selidiki Kematian Amel yang Jasadnya Ditemukan tak Utuh

Melalui Sispamkota ini, diharapkan sinergisitas antara pemerintah, TNI dan Polri juga semakin erat.

"Kami baik pemerintah dan stegholder yang ada siap mengamankan Pilkada di Kubar," jelasnya.

Kade menjelaskan bahwa kegiatan sispamkota ini melibatkan ratusan personel gabungan.

Personel ini akan diturunkan saat pengamanan Pilkada 2024 nanti..

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan damai dan tetap kenjaga kondisifitas yang ada diwilayah Kutai Barat," pungkasnya. (*)