Berita Nasional Terkini
Jokowi Tidak Tahu soal Subsidi KRL Berbasis NIK, Alasan Pemerintah Ingin Ubah Skema Subsidi Tarif
Presiden Jokowi mengaku tidak tahu soal rencana subsidi KRL berbasis NIK. Ini alasan pemerintah ingin mengubah skema subsidi tarif KRL.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu soal rencana subsidi KRL berbasis NIK.
Padahal rencana perubahan skema subsidi tarif KRL ini sudah masuk dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden Jokowi menyatakan, penerapan subsidi kereta rel listrik (KRL) atau commuter line Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dibahas dalam rapat kabinet.
Baca juga: Saat Jokowi Lebih Memilih Wawancara Settingan tanpa Wartawan, Tanggapi Putusan MK dan Demo Massa
Oleh karena itu, ia mengaku tidak tahu mengenai hal tersebut.
"Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).
Kepala Negara pun mengaku belum mengetahui situasi di lapangan soal rencana tersebut.
"Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah tengah menggodok rencana penerapan subsidi KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dilansir dari Antara, Kamis (29/8/2024), dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.
Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan.
Dengan begitu, ia belum bisa memastikan kapan subsidi KRL berbasis NIK akan diterapkan.
Baca juga: Kementerian ESDM Bakal Keluarkan Permen Terkait Pembatasan BBM Subsidi, Direncanakan Oktober
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Adita enggan berbicara banyak soal gambaran skema subsidi KRL berbasis NIK.
“Masih dalam pembahasan,” kata Adita kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2024).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.