Bawaslu Samarinda Gandeng LSM Cegah Hoax dan Politik Uang di Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda memastikan pengawasan Pilkada tetap mengikuti mekanisme sesuai peraturan.

Mengingat pencalonan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2024 hanya satu paslon yakni Andi Harun-Saefuddin Zuhri.

"Kita tetap mengikuti undangan-undangan pilkada nomor 10 tahun 2016," tegas  Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin melalui via WhatsApp. Senin, (9/9/2024).

"Kalau dari awal tahapan persiapan Bawaslu kita sudah siap, pertama kita sudah membentuk Pengawas Kecamatan di bulan Mei sebanyak 30 orang. Tanggal 1 Juni kita juga sudah lantik pengawas Kelurahan berjumlah 59 orang termasuk Panwascam dan PKK, Tugasnya adalah melakukan pengawasan di wilayah masing-masing terkait soal Pilkada," lanjutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dari segi anggaran dan fasilitas menjelang Pilkada di Samarinda sudah tersedia dari pemerintah kota.

Baca juga: Bagaimana Mekanisme Debat Satu Paslon di Pilkada Samarinda, Berikut Penjelasan KPU

Baca juga: PPK Sungai Kunjang Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada Samarinda 2024

"Semua staf dan Panwascam  bisa menjalankan tugas deng baik, karena sudah terfasilitasi soal tempat kantor dan isinya" jelasnya. 

Bawaslu Samarinda sendiri juga telah bekerja sama dengan masyarakat, LSM, pemuda, institusi kepolisian untuk memastikan terhindar dari isu yang menganggu jalannya pilkada seperti hoax, isu politik uang, dan Sara.

Baik terkait pencegahan, seperti melakukan pencegahan pertama, memaksimalkan pengawasan, dan penindakan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran di pemilu sebelumnya.

Abdul Muin pastik Pilkada 2024 pesta demokrasi rakyat berjalan sesuai dengan keinginan bersama dengan penuh riang gembira 

"Terciptanya Pilkada yang baik sehingga menciptakan demokrasi yang baik  dan bermartabat pula" pungkasnya (*)