Kukar Tambah 2.300 PPPK, Bupati Edi Damansyah Tegaskan Pentingnya Perubahan Etos Kerja

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di bawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah resmi mengambil sumpah janji 2.300 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, Senin (9/9/2024) pagi.

Gerimis kecil menyambut pengambilan sumpah janji PPPK di halaman Kantor Bupati Kukar.

Ini adalah momen yang telah lama dinanti oleh ribuan PPPK di lingkup Pemkab Kukar. 

Di hadapan 2.300 pegawai PPPK, Bupati Kukar Edi Damansyah berdiri dengan tenang di podium yang sedikit basah oleh gerimis. 

Suaranya lantang, namun penuh kehangatan.

"Semoga gerimis ini menjadi pertanda baik," katanya, membuka acara.

Baca juga: Dampak Program Kukar Idaman Gagasan Edi Damansyah: Menggerakkan Perahu, Mengantarkan Harapan Nelayan

Kata-kata itu seolah menyapu kekhawatiran akan cuaca pagi itu.

Gerimis dianggap sebagai simbol awal yang baik bagi ribuan pegawai yang baru saja diresmikan statusnya.

Di antara mereka, terdapat 1.076 tenaga pendidikan dan 1.224 tenaga kesehatan.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan selamat kepada semua pegawai yang hadir, namun lebih dari itu, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini bukanlah hadiah yang datang begitu saja.

"Perjuangan kami untuk mendapatkan kuota 2.300 pegawai PPPK tahap pertama ini tidaklah mudah," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Edi Damansyah dan Danrem 091/ASN Panen Raya Padi demi Ketahanan Pangan Kukar

Setiap kata yang diucapkannya mencerminkan betapa kerasnya upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar melalui program Kukar Idaman untuk memastikan kuota tersebut diperoleh.

Persaingan dengan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia sangatlah ketat, namun semangat tak kenal lelah akhirnya membawa hasil. 

"Kami berlomba dengan kabupaten se-Indonesia untuk mendapatkan kuota ini," lanjut Edi, mengingatkan semua yang hadir bahwa perjuangan ini merupakan bukti komitmen pemerintah Kukar.

Bagi Edi dan jajarannya, PPPK bukan sekadar status, melainkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Kartanegara.