Jadi Sorotan DPRD, Pengunjung Teras Samarinda Kehilangan Helm hingga Pekerja tak Dibayar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek Teras Samarinda yang baru saja diresmikan dan menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat Ibu Kota Kaltim ini, kini justru dihadapkan pada permasalahan keamanan.

Baru satu pekan beroperasi, sejumlah pengunjung telah melaporkan kehilangan helm di area parkir yang telah disediakan.

Padahal, pemerintah kota (pemkot) telah berupaya maksimal untuk memberikan fasilitas yang lengkap dan aman bagi pengunjung. Terpasang penerangan yang cukup, CCTV, serta terdapat petugas parkir yang berjaga. 

Namun, nyatanya tindakan pencurian masih saja terjadi. Mendengar persoalan ini, Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Baca juga: PMKRI Cabang Samarinda Minta Kontraktor Teras Samarinda Bayar Upah Pekerja

Menurutnya, Pemkot Samarinda seharusnya tak berpuas diri dengan selesainya pembangunan Teras Samarinda tahap I. 

Apalagi, masalah keamanan ini telah diprediksi sebelumnya dalam tinjauan Pansus LKPj (Laporan Kinerja Pertanggungjawaban) dan seharusnya menjadi perhatian utama.

"Pemkot jangan langsung berpuas diri, seolah-olah tidak akan ada masalah. Belum 24 jam saja sudah ada masalah entah ada yang rusak. Dan ada kehilangan helm berarti ini soal keamanan," ujar Rohim. 

Ia menambahkan bahwa masalah keamanan yang minim dapat berdampak buruk pada citra wisata Samarinda. 

"Karena banyak ikon wisata menjadi lumpuh lantaran ada ketidakamanan," lanjutnya.

Rohim menyarankan agar pemerintah kota melakukan pemantauan secara intensif selama beberapa pekan ke depan. 

Baca juga: Teras Samarinda Diresmikan, Pj Gubernur Akmal Malik Berharap Kota Tepian Masuk 250 Happy City Index

Ia juga menekankan pentingnya pemantauan CCTV secara real-time, bukan hanya sekadar sebagai alat bukti setelah kejadian.

"Kalau perlu membuka semacam pengaduan terhadap warga atau masyarakat yang mengakses Teras Samarinda," usulnya.

Terakhir, Rohim mengingatkan bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya dilihat dari outputnya, tetapi juga outcome-nya atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Kalau warga datang dan ada yang kehilangan artinya outcome nya tidak tercapai," pungkasnya.

Mencoreng Citra Kota

SELAIN menyoroti persoalan keamanan, DPRD Kota Samarinda juga menyoroti tunggakan upah pekerja proyek Teras Samarinda, yang hingga saat ini belum dibayar.

Terlebih lagi setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, pihak kontraktor tak memenuhi panggilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda.

Disnaker pun telah melayangkan anjuran kepada pihak kontraktor, menekankan mereka untuk segera membayarkan hak para pekerja Teras Samarinda.

Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mendesak agar pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita kan pasti punya aturan hukum yang berlaku, artinya pasti mereka akan melalui kuasa hukum. Dalam pekerjaan pastinya ada perjanjian kerja, terkait gaji dan lain-lain. Ada upah yang harus segera dibayarkan," ungkap Deni saat ditemui TribunKaltim.co, Rabu (11/9/2024).

Baca juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Ini Persyaratan Bagi UMKM yang Ingin Berjualan di Teras Samarinda

Deni mengapresiasi langkah tegas Disnaker Samarinda yang telah mengeluarkan surat anjuran kepada pihak kontraktor. Namun dirinya menyayangkan terkait perjanjian kerja yang menurut informasi, memang tidak ada sejak awal.

"Ini pasti menjadi catatan bagaimana mereka bisa mempekerjakan jika tidak ada kontrak kerjanya, harus jelas semuanya dan konkrit," tutur Deni.

Deni menilai, Teras Samarinda merupakan proyek mercusuar yang saat ini menjadi ikon baru bagi Kota Samarinda. Ia juga menyayangkan adanya ketimpangan antara status Teras Samarinda sebagai ikon baru kota dan masalah tunggakan upah yang terjadi. 

"Maka sangat bertolak belakang, kan kita pasti tidak ingin itu mencoreng citra kota. Kontraktor juga jangan menunda-nunda, ayo gentleman, selesaikan apa yang sudah di jalankan, harus dan wajib berikan haknya," ujarnya.

Meskipun saat ini komisi di DPRD belum terbentuk, namun Deni memastikan bahwa pihaknya siap untuk menerima pengaduan dan memfasilitasi pertemuan antara semua pihak terkait. 

Baca juga: Euforia Masyarakat di Teras Samarinda Timbulkan Sampah Tercecer, Kadis DLH: Itu Tabiat

Di samping itu, politisi Partai Gerindra ini juga menyarankan agar Disnaker Kota Samarinda secara intensif melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Samarinda. Harapannya, kejadian serupa tak kembali terjadi.

"Saya sebelumnya juga sudah menekankan perusahaan manapun yang ingin melakukan kegiatan di Samarinda harus ada office (kantor) nya juga di Samarinda, karena kalau ada apa-apa kita bisa bergerak cepat," pungkasnya. (*)