Pemkot Bontang Perkuat Pelayanan Publik dengan SPBE, Fokus pada Integrasi Data

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna mempermudah proses birokrasi dan pelayanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bontang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab, menghadirkan pakar dari Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, dalam Sosialisasi SPBE yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD, camat, dan lurah.

Acara ini berlangsung di Pendopo Walikota, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Wakil Walikota Bontang Najirah Targetkan Peningkatan Evaluasi SPBE di Tahun 2024

Dalam paparannya, Andi Yuniantoro mengungkapkan bahwa pengolahan data di antara OPD di lingkungan pemerintahan masih menghadapi tantangan besar. 

Salah satunya adalah adanya ego sektoral terkait data. 

"Selama ini, setiap dinas masih memiliki anggapan bahwa data yang mereka miliki adalah milik mereka sendiri, bukan milik semua pihak. Hal seperti ini masih banyak terjadi," ujar Andi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Andi menjelaskan bahwa integrasi data melalui Pusat Data (PD) adalah langkah penting dalam mewujudkan single source of truth atau satu sumber kebenaran data. 

"Bayangkan berapa banyak data yang dimiliki daerah terkait kesehatan, misalnya. Semua data ini harus dikumpulkan agar dapat dianalisis secara akurat, " jelas Andi.

Pemerintah menargetkan pembangunan pusat konsolidasi dan interoperabilitas data di antara OPD agar informasi dapat diakses dan digunakan bersama.

Baca juga: Pemkot Bontang Target Pangkas 189 Aplikasi, Fokus Integrasi SPBE untuk Tingkatkan Layanan Publik

Dengan adanya PD, pengambil kebijakan diharapkan bisa membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti dan data yang terintegrasi.

Andi Yuniantoro juga menekankan pentingnya digital leadership yang harus dijalankan dengan pendekatan top down. 

Menurutnya, digitalisasi adalah sebuah proses yang tidak dapat dihindari dan akan berlangsung selamanya. 

"Proses digitalisasi ini sudah mencapai titik di mana kita tidak bisa kembali lagi (point of no return). Oleh karena itu, kebijakan digital harus dijalankan dari atas ke bawah," ujarnya.

70 Aplikasi yang Relevan

Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bontang, Anwar Sadat, juga menyoroti tantangan dalam penerapan SPBE di Kota Bontang.