Stafsus Arsjad Rasjid Laporkan Umar Kei dan Adik Ipar Anindya Bakrie atas Dugaan Pengeroyokan

TRIBUNKALTIM.CO - Staf Khusus (Stafsus) Ketua Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan Umar Kei dan adik ipar Anindya Bakrie, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko ke Polda Metro Jaya, Selasa (17/9/2024).  

Dugaan pengeroyokan terhadap Stafsus, Arsjad Rasjid yang dilakukan Umar Kei dan adik ipar Anindya Bakrie, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko ini terjadi di Menara Kadin, Jalan Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Kronologi pengeroyokan ini bermula saat Arif bersama staf khusus yang lain ditugaskan Arsjad Rasjid untuk mengecek Menara Kadin Indonesia. 

Saat mendatangi lokasi, Arif membawa surat kontrak penyewaan gedung Menara Kadin Indonesia atas nama Arsjad Rasjid.

Baca juga: Kadin Kubu Arsjad Rasjid Bakal Pecat Anggota yang Gelar Munaslub, Ilegal dan Tidak Kuorum

Baca juga: Polemik Munaslub Kadin, Surat Arsjad Rasjid Belum Diteruskan ke Jokowi

Baca juga: Arsjad Rasjid Sebut Anindya Bakrie jadi Ketua Umum Kadin Tidak Sah, Bakal Tempuh Jalur Hukum

Namun, di lokasi tersebut, ada puluhan orang tak dikenal yang mengadang Arif. “Mungkin kurang lebih 50 orang atau 100 orang.

Ternyata, di situ ada saudara Umar Kei, salah satunya. Dia sedang mem-briefing sekuriti kami yang ada di sana,” tutur Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/9/2024).

Dugaan Arif, Umar dan sekelompok orang tersebut mengadang dirinya untuk mengambil alih Menara Kadin Indonesia.

Arif pun langsung menghubungi adik ipar Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, yang tengah berada di lantai 29 Menara Kadin Indonesia.

Ia meminta Taufan turun menemui dirinya.

Setelah Taufan tiba, mereka termasuk Umar Kei berpindah ke ruangan rapat di lantai tiga Menara Kadin Indonesia.

Saat itu, Arif menyampaikan bahwa dia berpegang teguh dengan Keputusan Presiden (Keppres) soal pengangkatan Ketua Kadin Indonesia atas nama Arsjad Rasjid.

Oleh karenanya, Arif dan kubunya merasa berhak menempati gedung tersebut.

“Kami atas nama Pak Arsjad, Direktur Eksekutif Hotasi Nababan, dan ada tanda bukti kontrak sewa menyewa dengan pengelola gedung,” ujar Arif menirukan pembicaranya dalam pertemuan tersebut.

“Artinya ini kan kantor kami, dan kami berpedoman pada Keppres. Saat ini, Keppres masih atas nama Bapak Arsjad Rasjid, saya bilang kayak gitu.

Baca juga: Tolak Munaslub, Arsjad Rasjid dan 21 Kadin Provinsi Akan Sampaikan Pernyataan Sikap Siang Ini

'Jadi, kalau nanti Bung Taufan ada di pihak Anin, kalau Keppres keluar, saya juga akan keluar', saya bilang kayak gitu,” lanjut dia.

Namun, menurut Arif, Umar Kei selalu menyela pembicaraannya.

Oleh karenanya, Arif menyampaikan bahwa ini merupakan masalah internal Kadin Indonesia. 

Arif juga meminta ke semua pihak yang bukan berstatus anggota Kadin Indonesia untuk keluar dari ruangan.

Mendengar ucapan Arif, Umar Kei disebut tak terima.

“Beliau (Umar Kei) marah, berdiri, mengambil minuman kaleng Nescafe, langsung menimpuk ke arah mata saya dan saya kena di pelipis,” ungkap Arif.

Arif pun marah dan langsung bangun dari kursinya. Sementara, anak buah Umar Kei yang berada di sisi kiri langsung menyerang Arif.

“Dipukul kepala, kemarin memar di atas kepala saya. (Berapa kali pukulan) enggak tahu. Karena korban ada dua di kami, satu orang melindungi saya. Dia akhirnya kena pukul banyak,” tutur Arif seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Suasana seketika menjadi kacau dan bentrok antara kedua kubu tak terhindarkan.

“Setelah itu kejadian (pemukulan), tidak menentu lagi. Pada akhirnya, mereka ada pasukan dan akhirnya saya undang teman-teman kami untuk ke Kadin. Akhirnya terjadi bentrokan,” kata dia.

Oleh karena itu, Arif melaporkan Umar Kei dan Taufan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengeroyokan pada Selasa (17/9/2024).

“Iya (ada dua yang dilaporkan). Dia (Umar Kei) diundang oleh saudara Taufan. Makanya, saya melaporkan Umar Kei dan saudara Taufan,” kata Ari.

Alasan Arif turut melaporkan Taufan karena menantu konglomerat Aburizal Bakrie itu disebut turut mengundang Umar Kei ke Menara Kadin Indonesia.

Laporan Arif teregistrasi dengan nomor STTLP/B/5591/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Baca juga: Kadin Kaltim Tolak Munaslub yang Gantikan Arsjad Rasjid, 21 Provinsi Tentang Anindya Bakrie

Tanggapan Jokowi Soal Kisruh Kadin Indonesia

Konflik yang terjadi dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ditanggapi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyatakan terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, baik Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. 

Dikutip dari Kompas.com, diketahui, Arsjad mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi perihal masalah itu.

Sedangkan Anindya Bakrie mengaku ingin segera bertemu dengan Jokowi usai resmi menjadi Ketua Umum menggantikan Arsjad.

"Siapa pun (yang ingin) bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah," kata Jokowi di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (17/9/2024).

Kepala Negara mengaku dekat dengan Kadin selama masa jabatannya, termasuk dengan mantan Ketua Umum Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, Arsjad Rasjid, dan Anindya Bakrie.

"Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin, baik. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya," ucapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Kronologi Pengeroyokan Arif Rahman di Menara Kadin, Polisikan Umar Kei dan Adik Ipar Anindya Bakrie.

Kendati begitu, ia meminta masalah kepemimpinan ini diselesaikan di internal organisasi.

Presiden tidak ingin 'bola panas' kisruh ini diserahkan kepadanya. 

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesailan secara baik-baik, di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," sebut Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Arsjad Rasjid telah bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

"Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani," ujar Arsjad Rasjid dalam siaran persnya, Senin (16/9/2024).

Arsjad bilang, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022.

Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Baca juga: Kode Eks Ketua TPN Ganjar-Mahfud Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Arsjad Rasjid Pakai Jaket Angka 8

Said Didu Sebut Jokowi Dalang di Balik Konflik Kadin Indonesia

Konflik yang terjadi dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ditanggapi banyak pihak.

Satu di antaranya ditanggapi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Menurutnya, pencopotan Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum Kadin dalam Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) menjadi bukti Kadin berpolitik.

Pasalnya diketahui, Arsjad Rasjid dilengserkan karena menjadi Ketua Pemenangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal berbeda menurutnya terjadi apabila Arsjad Rasjid berada di kubu pemenang Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kadin ada Munaslub. Peristiwa ini tak lain adalah pernyataan makin terbuka bahwa aktor-aktor bisnis makin merangsek masuk ke wilayah politik," tulis Anas Urbaningrum dalam status twitternya @anasurbaningrum pada Selasa (17/9/2024). 

"Ini peristiwa politik. Jika Arsjad Rasjid berada di kolam pemenang pilpres, tidak akan terjadi Munaslub," jelasnya. 

Gonjang ganjing yang terjadi dalam tubuh Kadin menurutnya akan berdampak besar terhadap bangsa.

Tak hanya soal politik, tetapi juga bisnis dan ekonomi nasional.

"Realitas ini jelas berpengaruh terhadap masa depan demokrasi. Bukan hanya bagi dinamika bisnis dan ekonomi nasional," ungkap Anas.

"Menurut teman2 bgm?" tanyanya.

Pertanyaan Anas Urbaningrum pun dijawab Said Didu lewat status twitternya @msaid_didu pada Selasa (17/9/2024).

Tak banyak basa basi, Said Didu menegaskan intrik yang terjadi dalam Kadin disebabkan oleh Jokowi.

"Semua dipecah belah oleh Jokowi," tulisnya.

Arsjad Rasjid Dikudeta Anindya Bakrie dari Kursi Ketum Kadin, Ini Kata Rocky Gerung

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dinilai pengamat politik Rocky Gerung sebagai korban.

Sebab, kata Rocky, Munaslub Kadin tidak layak digelar.

Alasannya, Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin tidak memiliki kesalahan hingga harus dilengserkan.

"Tidak ada prinsip Munaslub itu untuk melengserkan Arsjad, kecuali Arsjad ada melanggar UU dan aturan tentang Kadin," ujarnya, Minggu (15/9/2024).

Rocky menilai, Arsjad tidak layak untuk dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. 

Oleh karenanya, pihak yang berseberangan dengan Arsjad melakukan manuver dengan upaya agar layak dilengserkan.

"Munaslub itu karena direkayasa untuk dilengserkan bukan karena dia (Arsjad) berbuat salah," ucapnya.

"Arsjad dilayakkan untuk dilengserkan dengan rekayasa, dengan uang, oleh karena itu ada Munaslub. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan dari kubu Anin (Anindya Bakrie)," tambahnya.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid merespons Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sudah dilaksanakan pada Sabtu, 14 September 2024.

Arsjad mengatakan Munaslub yang menlengserkan dirinya sebagai Ketua Umum dan memilih pengusaha Anindya Bakrie sebagai penggantinya adalah tindakan illegal atau tak sah secara hukum dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Hingga ia pun menyesali tindakan tersebut harus terjadi.

Hal ini disampaikan Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024.

“Kami semua ini sangat menyayangkan, Munaslub ilegal. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui Munaslub di hari Sabtu lalu,” kata Arsjad. 

Menurut Arsjad, jika alasan pelengseran itu karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu, hal itu tak beralasan.

Sebab, kata Arsjad, saat ditunjuk sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud, ia langsung mengambil cuti dari Ketua Umum Kadin, dan telah disepakati oleh pengurus Kadin lainnya.

"Waktu itu sekali lagi, saya ambil cuti ataupun berhalangan hadir. Dan pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman, setiap langkah yang saya lakukan, saya berkonsultasi dengan teman-teman Kadin daerah, dengan pengurus harian," katanya.

"Sampai pun akhirnya waktu itu di mana saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu, itu pun saya ajak bicara teman-teman," jelasnya.

Arsjad mengatakan saat itu sebenarnya pengurus Kadin lainnya mengatakan, ia tidak perlu cuti untuk bergabung dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

Pasalnya, AD/ART Kadin tidak mengatur kewajiban itu.

Namun, Arsjad memutuskan untuk tetap cuti untuk memperlihatkan Kadin menjalankan tata kelola yang baik atau good governance.

"Saya bilang sama teman-teman kita harus memperlihatkan bahwa kita selalu memacu yang namanya good governance," ucapnya. 

"Untuk itu makanya saya memutuskan untuk melaksanakan yang namanya berhalangan hadir ataupun cuti," imbuhnya.

Hasil Munaslub Kadin yang menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum baru itu sendiri ditentang dewan pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid selaku Ketum Kadin periode 2021-2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub hanya bisa diadakan jika ditemukan pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus.

Dhaniswara kemudian menilai dalih dilakukannya Munaslub imbas keterlibatan Arsjad Rasjid sebagai ketua timses pada Pilpres 2024 tidak relevan karena dilakukan atas nama pribadi.

Arsjad Rasjid juga saat itu mengajukan berhalangan sementara yang sudah disepakati dewan pengurus, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie yang akan dilantik menjadi Ketua Kadin Indonesia baru versi Munaslub.

Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin," ungkap Dhaniswara.

"Beliau juga mengajukan berhalangan sementara, yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie," jelasnya lagi.

Curhat Arsjad Rasjid Soal Isu Dikudeta 

Arsjad Rasjid Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi kabar terkait ia digulingkan dari jabatannya karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu.

Arsjad mengatakan saat ditunjuk sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud, ia langsung mengambil cuti sebagai Ketua Umum Kadin.

Dan keputusannya tersebut telah disepakati oleh pengurus Kadin lainnya.

Hal ini disampaikan Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).

"Waktu itu sekali lagi, saya ambil cuti ataupun berhalangan hadir. Dan pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman, setiap langkah yang saya lakukan, saya berkonsultasi dengan teman-teman Kadin daerah, dengan pengurus harian," katanya

"Sampai pun akhirnya waktu itu di mana saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu, itu pun saya ajak bicara teman-teman," jelasnya

Arsjad mengatakan saat itu sebenarnya pengurus Kadin lainnya mengatakan ia tidak perlu cuti untuk bergabung dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

Pasalnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin tidak mengatur kewajiban itu.

Namun, Arsjad memutuskan untuk tetap cuti untuk memperlihatkan Kadin menjalankan tata kelola yang baik atau good governance.

"Saya bilang sama teman-teman kita harus memperlihatkan bahwa kita selalu memacu yang namanya good governance. Untuk itu makanya saya memutuskan untuk melaksanakan yang namanya berhalangan hadir ataupun cuti," ungkapnya

Hasil Munaslub Kadin pada Sabtu kemarin (14/9) menetapkan Anindya Bakrie menjadi ketua umum baru.

Namun, keputusan itu ditentang dewan pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid selaku Ketum Kadin periode 2021-2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub hanya bisa diadakan jika ditemukan pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus.

Dhaniswara kemudian menilai dalih dilakukannya Munaslub imbas keterlibatan Arsjad Rasjid sebagai ketua timses pada Pilpres 2024 tidak relevan karena dilakukan atas nama pribadi.

Arsjad Rasjid juga saat itu mengajukan berhalangan sementara yang sudah disepakati dewan pengurus, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie yang akan dilantik menjadi Ketua Kadin Indonesia baru versi Munaslub.

Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin," ungkap Dhaniswara.

"Beliau juga mengajukan berhalangan sementara, yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie," jelasnya lagi.

Baca juga: Arsjad Rasjid Gabung Prabowo-Gibran? Makna Eks Ketua TPN Ganjar-Mahfud Pakai Jaket 8 Persen

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.