Kadin Kubu Arsjad Rasjid Bakal Pecat Anggota yang Gelar Munaslub, Ilegal dan Tidak Kuorum

TRIBUNKALTIM.CO - Kadin kubu Arsjad Rasjid bakal pecat anggota yang gelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ilegal.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia menggelar Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Pada Munaslub tersebut, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia Nurdin Halid mengatakan, penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia itu telah memenuhi kuorum.

Namun, Kadin kubu Arsjad Rasjid menyebut Munaslub tersebut ilegal dan tidak kuorum.

Baca juga: Kadin Kaltim Tolak Munaslub yang Gantikan Arsjad Rasjid, 21 Provinsi Tentang Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara mengatakan, pihaknya akan memecat anggota Kadin yang ikut dalam penyelenggaraan Munaslub 2024 yang dinilai ilegal.

Keputusan itu dilakukan menyusul adanya investigasi yang dilakukan oleh pihaknya bersama Kuasa Hukum Kadin Hamdan Zoelva bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 tidak sesuai dengan AD/ART Kadin sehingga dinilai ilegal.

“Berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sementara untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B).

Begitu juga dengan Anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

“Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa,” tegas Dhaniswara.

Baca juga: Arsjad Rasjid Sebut Anindya Bakrie jadi Ketua Umum Kadin Tidak Sah, Bakal Tempuh Jalur Hukum

Dhaniswara mengaku dirinya telah memiliki catatan siapa saja anggota-anggota Kadin yang hadir dalam Munaslub Kadin itu.

 “Saya tahu orang-orangnya yang hadir di sana. Yah mereka bisa dipecat karena anggaran dasarnya tidak berbeda jauh walaupun sudah berubah,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kadin Hamdan Zoelva membeberkan hasil investigasi yang menyatakan Munaslub Kadin 2024 ilegal.