498 Warga Bukit Pinang Samarinda Miliki Kartu Khusus Pembelian Gas Melon, Disdag Lakukan Pengawasan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hari ini, Kamis (19/9), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membagikan sebanyak 498 Kartu Tepat Sasaran kepada warga di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.

Program ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pendistribusian gas elpiji 3 kg subsidi dapat terbagi secara merata dan tepat sasaran. 

Sebagai pilot project, inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan distribusi gas bersubsidi agar benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, menjelaskan bahwa program ini dimulai dari Kecamatan Samarinda Ulu, berdasarkan data valid yang dikumpulkan dari RT dan telah melalui proses verifikasi selama dua bulan.

Baca juga: Pemkot Samarinda Berlakukan Kartu Pembelian LPG 3 Kg, Begini Respons Masyarakat

"Sudah kami cross-check. Meskipun ada beberapa tambahan yang tidak terdeteksi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Makanya bisa kita launching kan hari ini," papar Yama, sapaan akrabnya.

Meski demikian, ke depannya program ini akan diperluas hingga ke sepuluh kecamatan lainnya di Kota Samarinda. Hanya saja untuk saat ini, pihaknya masih menunggu pendataan yang valid dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pangkalan dan Pertamina terkait kuota elpiji 3 kg.

"Pilot project ini kita sasar khusus untuk rumah tangga dulu, kalau untuk UMKM bertahap, akan kita combined, karena UMKM kan keperluannya juga mendesak," jelas Yama.

Yama berharap agar distribusi di seluruh kecamatan dapat selesai sebelum akhir tahun, meskipun diakuinya tantangan dalam proses ini terbilang cukup besar. Termasuk data kependudukan masyarakat yang bersifat dinamis.

"Tapi yang jelas data yang kami tarik dari data yang dihimpun Dinsos. Dan kami pastikan ada orangnya atau tidak, kalau misalnya ada yang belum, bukan KTP Samarinda juga tidak bisa juga," ujarnya.

Terakhir, Yama juga memastikan adanya pengawasan dalam penggunaan kartu ini. Pemilik kartu tidak diperbolehkan menjual gas bersubsidi kembali, dan jumlah gas yang diterima oleh masyarakat akan sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu.

Bahkan jika dalam 1x24 jam gas elpiji tidak diambil, maka jatah tersebut bisa dialihkan ke penerima lainnya.

"Akan ada informasi secara berkala. Sehari sebelumnya juga di infokan kapan barang datang karena masyarakat banyak yang khawatir. Makanya ini jadi jaminan, pangkalan tahu kuotanya berapa. Harga harus Rp 18 ribu sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)," pungkas Yama.(*)