Berita Nasional Terkini
Nasdem Tak Ngotot Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Tahu Etika Politik
Nasdem tak ngotot dapat jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Tahu etika politik.
TRIBUNKALTIM.CO - Nasdem tak ngotot dapat jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Tahu etika politik.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan pihaknya tak menargetkan perolehan kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Sempat berseberangan saat Pilpres 2024, Partai Nasdem dan PPP akhirnya memilih dukung kabinet Prabowo-Gibran.
Meski begitu, Nasdem tak menarget berapa kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, PPP pun tidak masalah jika tak kebagian.
Baca juga: Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran untuk Golkar, Bahlil: Kita Serahkan ke Presiden Terpilih
Menurut Surya Paloh, Partai Nasdem merasa tahu diri dan menjunjung etika politik.
Alasannya, saat Pilpres 2024 lalu, mereka adalah lawan politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Karena kita tahu, secara etik kita bukan yang memperjuangkan sejak awal pada pilpres untuk mendukung Pak Prabowo."
"Ini ada proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan," ujar Paloh saat jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Apabila nantinya Nasdem tak berada dalam struktur kabinet, Paloh menegaskan pihaknya tetap akan berada di barisan pemerintah.
Menurutnya, upaya dan kemampuan yang dimiliki Nasdem akan diberikan kepada Prabowo-Gibran.
"Agar suksesnya roda pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya, Nasdem ada di sana.
Tapi bicara kursi, ah itu bukan keinginan Nasdem."
"Itu nomor buntut aja paling belakang, ada enggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu.
Mudah-mudahan itu juga sumbangsih, dari satu sikap partai politik, bahwasanya kursi bukan di atas segala-galanya," terangnya.
Selain itu, Surya Paloh menyatakan, dirinya sudah diajak Prabowo Subianto berbicara mengenai komposisi kabinet.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.