Bapenda Kaltim Sebut Jumlah Kendaraan Naik Signifikan sejak Ada IKN, Tambah 24 Ribu Setiap Bulan  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat terjadi kenaikan signifikan untuk jumlah kendaraan bermotor baru sepanjang 2024 ini.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati menyebutkan, penambahan kendaraan baru mengalami peningkatan hingga 100 persen yang didorong oleh adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Penduduk kita ada 4 juta lebih dan dari data kita, saat ini kendaraan bermotor sudah berjumlah 3,2 juta," beber Ismiati saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Minggu (29/9/2024).

Kaltim pun mengalami surplus bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) karena banyaknya kendaraan baru pada tahun 2024.

"Capaian kita sudah 71 persen dari target Rp 1,5 triliun. Jadi memang surplus," ungkapnya.

Baca juga: Bapenda Kaltim Sosialisasi Program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di Balikpapan

Dia melanjurkan bahwa hal itu ditunjang dengan perbaikan ekonomi masyarakat terlebih selama adanya IKN.

"Dulu setiap bulan sekitar 12 ribu, sekarang sampai 24 ribu kendaraan baru per bulannya karena adanya IKN," ungkapnya.

Masyarakat pun mulai memberi tanggapan terkait dampak peningkatan jumlah kendaraan baru yang semakin dirasakan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Warga menilai selama adanya IKN kemacetan mulai dirasakan di sejumlah kota seperti Balikpapan dan Samarinda.

"Selain karena banyak kendaraan baru, juga plat dari luar daerah mulai banyak di sini (Samarinda)," komentar Yolinda (31).

Baca juga: Bapenda Kaltim Akui Periksa Kepatuhan Masyarakat saat Gelar Razia Kendaraan

Dulunya karyawan apotek kawasan Sungai Karang Mumus (SKM) ini cukup menempuh perjalanan 25 menit untuk tiba di Samarinda Seberang.

"Sekarang bisa 40 menit, apalagi kalau kita lewat kawasan Simpang Air Putih dan sepanjang tepian Mahakam di jam pulang kerja pasti padat dan macet," ucapnya.

Begitupun Alfrida (31) yang menilai kehadiran IKN memang sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi. 

Dia berharap pemerintah juga harus memikirkan bagaimana agar kemacetan tidak semakin menjadi pada 5-10 tahun mendatang.

"Mahalin aja pajak kendaraan biar enggak semakin banyak kendaraan. Maksimalkan transportasi umum. Hitung-hitung bisa ngurangi polusi," harap karyawan pertambangan ini. (*)