Pekerja dengan Gaji di Atas UMR Wajib Ikut Tapera, Potongan Iuran 3 Persen, PNS Tahap Pertama

Di sisi lain, pemberlakuan BP Tapera juga masih menunggu peraturan teknis dari Kementerian terkait.

"Masih mempertimbangkan kesiapan dan regulasi teknisnya," terang Heru.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, iuran Tapera belum diketahui akan mulai diterapkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Tapera Banyak Dikeluhkan Masyarakat, sebagai Presiden Terpilih, Apakah Prabowo akan Melanjutkan?

"Saya juga enggak tahu kapan, ini kan tergantung Menteri Keuangan (Menkeu), apakah di pemerintahan sekarang, mungkin di pemerintahan berikutnya," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat.  

Nantinya keputusan Menteri Keuangan itu bakal menjadi acuan bagi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar bisa menerbitkan aturan bagi pekerja non-ASN.

Adapun iuran Tapera untuk karyawan non-ASN atau pekerja swasta juga harus diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Kita tunggu. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi acuan lah, nanti terbitnya peraturan-peraturan Menaker untuk mengatur berbagai segmen yang ada di non-APBN dan APBD," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.