Dana Kampung Belum Dikembalikan, Petinggi Long Lunuk Baru Mahulu Sebut Pelayanan Terancam Lumpuh

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG -  Persoalan pengelolaan anggaran di tiga kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) semakin memanas.

Hal ini setelah Petinggi Kampung Long Lunuk Baru, Hendrikus Juk mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan.

Persoalan itu berpotensi mengganggu pelayanan masyarakat di kampung tersebut.

“Namun ternyata ada penyalahgunaan dana kampung kami yang dulu belum bisa dikembalikan sampai saat ini," katanya saat ditemui TribunKaltim.co, Rabu (16/10/2024).

Baca juga: Maju Pilkada 2024, Owena Mayang Shari Belawan Siap Bawa Mahulu Lebih Maju

Penyalahgunaan dana tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada kesejahteraan aparat kampung, termasuk dirinya. 

"Sampai saat ini kami belum menerima hak kami, gaji kami," lanjutnya dengan nada kecewa.

Ia memperingatkan bahwa tanpa solusi segera, pelayanan publik di Long Lunuk Baru bisa terganggu.

“Apabila belum ada solusi sampai akhir tahun ini, maka pelayanan kampung kami akan terganggu,” katanya tegas, mencerminkan keprihatinan atas situasi yang berlarut-larut ini.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritasnya, namun tanpa kejelasan soal dana, pihaknya terpaksa harus menghadapi kemungkinan terburuk. 

“Ini bukan hanya soal gaji, ini soal keberlanjutan pelayanan kampung,” imbuhnya dengan nada serius.

Baca juga: Perjuangan Pelajar di Pedalaman Mahulu, Bertaruh Nyawa Melawan Arus Sungai demi Berangkat Sekolah

Masalah ini telah dilaporkan kepada Inspektorat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu (DPMK Mahulu) yang juga menangani dua kampung lainnya, yakni Long Apari dan Long Hurai.

Koordinator Tim Teknis Program Gerbangmas, Beny Arianto menjelaskan, audit sedang dijadwalkan.

“Kita sudah limpahkan ke Inspektorat, sudah hampir 2 atau 3 bulan ini. Kami tinggal menunggu hasil audit dari Inspektorat,” ujarnya, Kamis (26/9/2024) lalu. 

Di tengah ketidakpastian ini, warga Long Lunuk Baru semakin gelisah, berharap dana desa yang bermasalah segera dikembalikan. 

"Kalau dana tidak kunjung dikembalikan, bagaimana kampung kami bisa berjalan normal?" kata seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya. (*)