Pilkada Mahulu 2024
Kajian Bawaslu Mahulu soal Netralitas ASN di Pilkada 2024, Sanksi Diberikan via Prosedur Terstruktur
Laporan tersebut diduga melibatkan salah satu dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Mahulu 2024.
Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Meski pelaksanaan sanksi diserahkan kepada PPK di daerah, Bawaslu Mahulu tetap mengawasi eksekusi hingga selesai untuk memastikan keputusan BKN dijalankan secara tuntas.
“Eksekusinya pun kami awasi sampai sesuai dengan amanat putusan dari BKN,” tegasnya.
Baca juga: Kaltim Masuk 5 Besar Nasional Indeks Kerawanan Pilkada 2024, Ketua Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN
Karena itu dia menekankan bahwa setiap tahapan dalam proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa masyarakat juga dapat turut mengawasi jalannya proses ini, meskipun kewenangan utama dalam pelaksanaan sanksi tetap ada di tangan BKN dan pejabat terkait.
“Publik juga turut mengawasi, namun kewenangan utama ada di BKN hingga sanksi dieksekusi,” sebutnya.
Melalui prosedur yang ketat dan pengawasan yang menyeluruh, Bawaslu Mahulu berharap bahwa disiplin dan integritas ASN dapat terjaga, serta memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi mendapat sanksi sesuai aturan. (*)
| Pasangan Novita–Artya Gugat Hasil PSU Mahulu ke MK, Soroti Dugaan Pelanggaran Proses Pilkada |
|
|---|
| Ketua KPU Mahulu Paulus Winarno Hendratmukti Pastikan Rapat Pleno Rekapitulasi PSU Sesuai Aturan |
|
|---|
| Patroli Gabungan Skala Besar Jaga Kondusivitas Mahulu Kaltim Pasca Pemungutan Suara Ulang |
|
|---|
| PSU Pilkada Mahulu: Partisipasi Tertinggi di Kaltim, Rapat Pleno Rekapitulasi Masih Berlangsung |
|
|---|
| KPU Jamin Integritas dan Transparansi PSU Pilkada Mahulu, Sirekap Tetap Digunakan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.