Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor di Era Prabowo, Otorita Membantah: Kami Kerjakan Sesuai Target

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kaltim era Prabowo disebut bakal molor, ini respons Otorita.

Ya, Otorita IKN membantah pembangunan IKN melambat seiring pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

"Tidak, kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan," tegas Danis.

Bahkan, mengacu pada data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen.

Baca juga: IKN Nusantara Dipastikan Molor di Era Prabowo, Tren Positif Ekonomi Masih Dinikmati Kaltim

Kemudian, progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun, atau tepatnya Rp 89,065 triliun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU.

Danis menjelaskan, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif, seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

"Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen, dan hampir selesai," ucap Danis.

Selanjutnya, pada tahap kedua (2025-2029), pembangunan akan berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain.

Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut molor karena terbatasnya anggaran.

Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembada baik pangan maupun energi.

"On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029," katanya.

Peresmian sejumlah infrastruktur

Sementara itu, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya adalah Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI.

"Untuk peresmian beberapa infrastruktur, sedang dalam tahap pembahasan," ucap Danis.

Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang.

Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

Persiapan Otorita Sambut Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan bocoran soal Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2028.

“Targetnya Pak Prabowo itu (pindah ke IKN) 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana,” ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Dody menjelaskan, Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif.

Terkait hal ini, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan fokus pembangunan saat ini tertumpu pada Tahap I (2022-2024), yakni kawasan eksekutif.

Kawasan eksekutif ini terdiri dari Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

“Rata-rata sudah di atas 90 persen, dan hampir selesai,” ujar Danis secara eksklusif kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

Selanjutnya, pada Tahap II (2025-2029), pembangunan IKN akan difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Saat ini, kedua perkantoran yang mendukung ekosistem kerja lembaga legislatif dan yudikatif (MPR/DPR dan Mahkamah Agung/MA) sedang dalam tahap penyiapan desain.

Adapun peresmian Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau Training Center (TC) PSSI sedang dalam tahap pembahasan. Nantinya, infrastruktur-infrastruktur ini rencananya diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, hingga 5 Desember 2024, mengacu pada data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU), progres pembangunan IKN Batch I telah mencapai 95,89 persen.

Sementara pembangunan Batch II telah menembus kemajuan 75,15 persen, dan Batch III masih berada pada angka 27,93 persen. Seluruh pekerjaan ini telah menyerap dana APBN hampir Rp 90 triliun, atau tepatnya Rp 89,065 triliun.

Minta Tambahan Anggaran

Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, "Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun." 

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

"Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya," tutur Basuki.

Baca juga: Dampak Nyata IKN Nusantara, Perekonomian Kaltim Kian Meroket

Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

“Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan," katanya.

Baca juga: Balikpapan Jadi Penyangga IKN, DPRD Dorong Pemkot Tingkatkan Pengembangan di Berbagai Sektor

Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

“Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

"Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Persiapan Otorita Sambut Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Otorita Bantah Pembangunan IKN Melambat"