Pemprov Kaltim Akan Tambah Rp 7 Ribu untuk Program Makan Gratis di Benua Etam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sama seperti sejumlah daerah lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar uji coba program makan bergizi gratis di dua lokasi di Kota Samarinda. 

Yakni di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Samarinda dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Sungai Pinang, Jalan Pelita Samarinda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) per porsi adalah Rp 10 ribu.

Baca juga: Langgar Arus Satu Arah di Jalan Gatot Subroto Samarinda, Puluhan Kendaraan Terjaring Razia

Namun, Pemprov Kaltim memiliki perhitungan sendiri bahwa untuk menu bergizi bisa terpenuhi dengan nilai Rp 17 ribu per porsi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Irhamsyah mengatakan Pemprov Kaltim tetap mendukung pelaksanaan program MBG untuk diterapkan di Kaltim 2025 mendatang.

Namun menurutnya, berbeda dengan Pulau Jawa yang bisa mendapat menu lengkap dengan harga Rp 10 ribu, beberapa daerah termasuk Kaltim belum bisa memenuhi gizi yang dibutuhkan masing-masing anak dengan nilai tersebut.

Dengan harga Rp10 ribu per porsi, Irhamsyah mengatakan komposisi menu yang disiapkan tentunya tidak sama dengan menu sehat dan bergizi yang ada di Pulau Jawa.

"Untuk di Kaltim menu komplit sudah termasuk nasi, sayur, buah, tempe dan susu itu harus Rp17 ribu per porsi," sebut Irhamsyah.

"Kalau 10 ribu hanya dapat nasi dan telur aja. Jadinya tingkat gizinya tidak terpenuhi. Kemarn dihitung-hitung Rp17 ribu per porsi tapi unsur gizinya terpenuhi semua," tambahnya.

Oleh sebab itu, Irhamsyah menggarisbawahi bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi untuk menu MBG ini tidak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia.

"Harga di sini dan di pulau Jawa beda. Apalagi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) lebih mahal lagi bahan pokoknya," kata Irhamsyah.

Oleh sebab itu, selain menggunakan anggaran dari pusat, Pemprov Kaltim akan menambah menggunakan APBD sebesar Rp 7 ribu per 2025 mendatang.

"Kita masih menunggu juknis dari pusat. Sementara ada beberapa anggaran untuk kegiatan makan minum untuk peserta didik. Mungkin kita bisa coba alihkan anggaran tersebut untuk program makan bergizi gratis ini," ujar Irhamsyah.

Harapannya ke depan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait menu makan bergizi gratis ini untuk diterapkan pada masing-masing daerah.

"Kita masih menunggu kebijakan pusat apalah menyesuaikan harga setempat, atau bagaimana," tegas Irhamsyah.