Mengenal Perpajakan Sektor Pertambangan

PKP2B Generasi 1 tarif PPh Badannya sebesar 45 persen, PKP2B Gen 1+, Gen 1++, Gen 2, dan Gen 3+ sesuai peraturan perundang-undangan (prevailing, Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dimana saat ini tarifnya 22 persen, untuk PKP2B Generasi 3 ada yang nailed down sebesar 30 persen ada yang prevailing sebesar 22 persen, sementara untuk pemegang IUP, IUPK, atau IUPK  sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian tarifnya 22 % .

Perbedaan tarif ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan pajak antara perusahaan lama yang masih menggunakan ketentuan dalam Kontrak dengan perusahaan dengan rezim Izin.

Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Sesuai Pada Pasal 4 PP No. 15/2022,  perlakuan pajak penghasilan bagi badan usaha pemegang izin dan perjanjian pertambangan batu bara, mengatur bahwa yang menjadi objek pajak di bidang usaha pertambangan batu bara merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang usaha pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha.

Yang membedakan antara sektor tambang dengan sektor lainnya adalah mekanisme penentuan besaran nilai penghasilan.

Untuk industri pada umumnya, penghasilan dari usaha merupakan penghasilan yang diterima dari penjualan hasil produksinya (berdasarkan invoice). 

Namun untuk sub sektor pertambangan batu bara, penghasilan dari usaha perhitungannya harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara harga yang lebih rendah dari harga patokan batu bara (HPB) atau indeks harga batu bara pada saat transaksi dan harga sesungguhnya atau seharusnya diterima penjual.

Jadi dibandingkan dulu mana yang lebih rendah antara HPB atau indeks harga batu bara, baru kemudian dibandingkan dengan harga sesuai invoice, mana yang lebih tinggi itulah yang menjadi harga untuk penghasilan usaha dalam rangka perhitungan pajak penghasilan.

Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi penerimaan negara dari Pajak Penghasilan dan untuk meminimalisir adanya transfer of pricing atau pengalihan keuntungan dari satu pihak ke pihak lainnya. 

Sebagai contoh, Perusahaan pemegang PKP2B Generasi 1, tarif Pajak Penghasilan Badannya sebesar 45?ri laba sebelum pajak (sesuai Kontrak), menjual batu bara ke afiliasinya yang merupakan pemegang IUP untuk keperluan blending dimana tarif PPh Badan IUP sebesar 22 % , misalkan harga sesuai invoice sebesar US$ 50/ton, HPB sesuai kualitas PKP2B tersebut di harga US$ 60/ton, biaya penambangan dan operasional US$ 30/ton, maka apabila PKP2B tadi merupakan Perusahaan industri umum laba sebelum pajaknya sebesar US$ 20/ton (US$ 50/ton – US$ 30/ton) sehingga PPh Badannya menjadi US$ 20/ton x 45 % = US$ 9/ton, namun karena PKP2B tadi merupakan perusahaan batu bara, maka laba sebelum pajaknya sebesar US$ 30/ton (US$ 60/ton – US$ 30/ton) sehingga PPh Badannya menjadi US$ 30/ton x 45 % = US$ 13,5/ton. 

Penerapan sistem perpajakan yang kompleks dan berlapis di sektor pertambangan Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal transfer pricing atau pengalihan keuntungan antar perusahaan yang terafiliasi.

Untuk itu, pengawasan yang ketat dari otoritas pajak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, peraturan yang ada juga membawa peluang bagi sektor ini untuk lebih transparan dalam pelaporan penghasilan dan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha, serta untuk meminimalkan penghindaran pajak.

Melalui pengaturan yang lebih baik, pemerintah berharap penerimaan negara dari sektor pertambangan dapat lebih optimal, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (*)