Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik: Kinerja Terukur Antara Alokasi Anggaran dengan Capaian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mengakhiri tahun anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024.

LHP atas Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan oleh BPK RI diserahkan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) serta ketua DPRD (provinsi/kabupaten/kota) di Kaltim.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan apresiasi atas kerja BPK Perwakilan Kaltim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah.

"Kami sudah terima LHP dari BPK dan segera akan kita tindak lanjuti," kata Akmal Malik di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jalan M Yamin Samarinda, Selasa 24 Desember 2024.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Terima Rombongan Tim Prolegnas DPR RI di Samarinda

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik pun berjanji akan mengadakan rapat bersama seluruh perangkat daerah terkait rekomendasi BPK untuk kinerja dan kepatuhan.

"Saya akan pimpin langsung rapat bersama inspektorat (Inspektorat Wilayah Kaltim) dengan perangkat daerah. Tapi saya minta dipelajari dulu apa saja rekomendasinya," ungkapnya.

Ke depan, Akmal berharap pemeriksaan tidak hanya terkait anggaran tetapi kinerja atau urusan yang dilaksanakan oleh daerah.

"Dan itu kita minta terukur," tegasnya.

Mewujudkan kesejahteraan menurut Akmal, perlu ditetapkan apa saja parameter pembentuk kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran yang digunakan lebih efektif.

"Masyarakat juga bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dengan uang (anggaran) dialokasikan DPRD. Artinya itu terukur. Dimana dana yang digunakan dengan hasil yang dicapai," bebernya.

Baca juga: Hasil Sidak Pj Gubernur Akmal Malik ke Pasar Penyeimbang di Samarinda

Berkaitan LHP BPK, Akmal menegaskan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan maupun rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Kami akan taat dan patuh setelah 60 hari dari sekarang, kita akan selesaikan menjawab semua rekomendasi yang sudah diberikan teman-teman BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan," tegasnya.

Pemeriksaan Kinerja

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltim Agus Priyono menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah dan DPRD yang telah memfasilitasi BPK memperoleh data dan dokumen sesuai yang dibutuhkan guna pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah.

"Akhirnya kami dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh. Mudah-mudahan kesimpulan yang kami berikan tidak meleset," ujarnya.

Agus menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya untuk semester II ada dua, yakni kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah.