Hasil Sidak Pj Gubernur Akmal Malik ke Pasar Penyeimbang di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke toko penyeimbang harga di Pasar Merdeka, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (19/12/2024).

Tidak hanya ke toko penyeimbang yang ia resmikan pada 3 Maret 2024 lalu itu, Pj Akmal Malik beserta jajaran juga meninjau aktivitas jual beli ke petak-petak pedagang di dalam pasar tradisional yang berada di Jalan Merdeka, Kecamatan Sungai Pinang tersebut.

Di area pasar ini, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berinteraksi dengan para pembeli maupun para pedagang.

Sidak ini dilakukan guna memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Samarinda stabil selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) mendatang.

Baca juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Disdikpora PPU Siapkan Anggaran 22 Miliar Tahun 2025

Dalam interaksinya rata-rata para pembeli dan pedagang mengaku tidak kesulitan mendapatkan stok, bahkan harga masih terbilang stabil.

"Tadi kita dengar sendiri bahwa para pembeli mengaku harga bahan pokok menuju Nataru masih terjangkau," bebernya.

Pj Gubernur Akmal Malik juga telah memastikan bahwa harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, ikan dan daging terbilang stabil.

Terpantau harga daging beku Bulog di harga Rp 120 ribu per kilogram. Sementara daging lokal dari Rumah Potong Hewan (RPH) di harga Rp 160 ribu per kilonya.

"Cuma bawang merah memang ada kenaikan Rp 1.200. Sekarang sudah Rp 33 ribu per kilo. Tapi itu terbilang stabil. Pembeli juga mengaku harganya masih terjangkau," ujarnya.

Dari hasil sidak ini Akmal Malik dan jajaran memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Merdeka Samarinda masih akan stabil hingga Februari 2025.

"Jadi secara umum harga relatif dan tidak ada pergerakan kenaikan," ungkapnya.

Selain meninjau, Akmal Malik juga mengapresiasi transaksi jual beli di Pasar Merdeka sudah dilakukan secara non tunai atau menggunakan Quick Respon Code Indonesian Standaet (QRIS).

Ia tidak hanya meninjau, tapi juga sempat membeli sejumlah sayur mayur dan buah-buahan sebab ingin mengetahui kelancaran transaksi non tunai tersebut.

"Saya beli kangkung harga Rp 2 ribu. Saya beli lima ikat berarti Rp 10 ribu. Penjualnya jujur," ujarnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini juga berterimakasih sebab menurutnya transaksi non tunai merupakan budaya yang baik.

"Kalau pakai QRIS kita mampu menjaga jual beli kita. Kita bisa lebih tau pergerakan ekonomi dan lebih bisa mengukur kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat," pungkasnya. (*)