Neni Moerniaeni Janji Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem di Bontang dalam 100 Hari Kerja

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Walikota Bontang terpilih, Neni Moerniaeni, bersama wakilnya, Agus Haris, memprioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya dalam 100 hari pertama masa kerja. 

Program ini dimulai dengan pemberian bantuan langsung kepada 149 jiwa dari 42 kepala keluarga (KK) yang teridentifikasi sebagai warga miskin ekstrem.

"Kami akan memberikan bantuan Rp300 ribu per bulan untuk setiap jiwa, bukan per KK. Ini adalah langkah awal agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi," kata Neni saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

Program ini, lanjutnya, akan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp536,4 juta per tahun atau Rp44,7 juta per bulan. 

Baca juga: Reaksi Kontraktor Atas Proyek Jembatan di Balai Benih Udang Bontang Minus 10 Persen

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang diproyeksikan bisa mencapai Rp3 triliun lebih, ia optimistis dana tersebut dapat dialokasikan melalui pergeseran APBD 2025.

"Kita malu jika masih ada warga yang hidup dalam kategori miskin ekstrem. Program ini menjadi prioritas utama setelah pelantikan," tegasnya.

Menurutnya data awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sekitar 1.600 jiwa di Bontang masuk kategori miskin ekstrem. 

Namun, hasil verifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Bontang menyebutkan jumlah tersebut menyusut menjadi 149 jiwa dari 42 KK.

Distribusi terbesar ditemukan di Kecamatan Bontang Selatan, dengan 82 jiwa dari 23 KK. 

Kelurahan Berbas Tengah mencatat jumlah tertinggi di kecamatan ini, yakni 42 jiwa dari 16 KK. Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara mencatatkan 59 jiwa dari 16 KK, dan Kecamatan Bontang Barat hanya 8 jiwa dari 3 KK.

Neni menegaskan, program ini tidak hanya terbatas pada bantuan langsung tunai, tetapi juga akan mencakup pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
 
"Kami ingin memastikan program ini tidak hanya mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kuat," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, mengamini data tersebut. Ia menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Kami menggunakan indikator miskin ekstrem yang mengacu pada standar Bank Dunia. Standar ini menetapkan pendapatan di bawah USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp10.739 per orang per hari, setara Rp322.170 per bulan," kata Toetoek.(*)