Berita Balikpapan Terkini

DPRD Soroti Aktivitas Perkapalan di Teluk Balikpapan, Tuntut Transparansi dan Keterlibatan Lokal

Rapat ini membahas pengawasan aktivitas perkapalan di perairan Teluk Balikpapan, yang selama ini dinilai kurang transparan

Penulis: Zainul | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL
SOROTI AKTIVITAS PERKAPALAN - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qodri memimpin kegiatan RDP terkait pengawasan aktivitas perkapalan di Teluk Balikpapan. Kini perhatian masyarakat selama ini lebih banyak tertuju pada kegiatan di darat dibandingkan di laut. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Rapat ini membahas pengawasan aktivitas perkapalan di perairan Teluk Balikpapan, yang selama ini dinilai kurang transparan dan memunculkan keluhan dari masyarakat.

RDP ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Direktur Utama PT Dermaga Perkasa Pratama (PT Bayan Group), Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, serta perwakilan dari PT Pelindo. 

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memimpin jalannya rapat dan menyampaikan sejumlah keprihatinan terkait aktivitas perkapalan di Teluk Balikpapan.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara Kaltim Sampai Teluk Balikpapan, Jadi Ancaman Bagi Mangrove yang Kian Menyusut

Dalam keterangannya, Alwi Al Qadri menyoroti minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait aktivitas di perairan Teluk Balikpapan.

Ia menyebut bahwa perhatian masyarakat selama ini lebih banyak tertuju pada kegiatan di darat dibandingkan di laut.

"Kita ingin tahu kegiatan di laut Balikpapan. Selama ini, kita tidak tahu apa-apa. Ternyata, aktivitas di Teluk Balikpapan ini melibatkan PT Dermaga Perkasa dan PT Bayan yang berada di bawah naungan PT Pelindo," ujar Alwi, Jumat (3/1/2025).

Lebih lanjut Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pelabuhan, terutama terkait aktivitas yang melibatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Selain transparansi, Alwi juga menyoroti perlunya keterlibatan perusahaan lokal dalam aktivitas pelabuhan.

Baca juga: Pemkot dan DPRD Balikpapan Sepakati APBD 2025 Rp 4,59 T, Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan 

Menurutnya, monopoli oleh satu perusahaan besar dapat merugikan pelaku usaha lokal di Balikpapan.

"Saya minta agar aktivitas ini tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja. Harus ada ruang bagi perusahaan lokal untuk berkontribusi," tegasnya.

Alwi juga menambahkan bahwa PT Bayan selama ini hanya bekerja sama dengan PT Pelindo tanpa melibatkan perusahaan lokal.

Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab banyaknya keluhan dari masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Alwi turut menyampaikan keluhan dari nelayan yang kesulitan mencari ikan di perairan Teluk Balikpapan.

Aktivitas kapal dan potensi pencemaran, seperti tumpahan batubara, disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved