DPRD Balikpapan Soroti Lambatnya Proyek Infrastruktur, Budiono Sebut Perencanaan Kurang Matang

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan kembali menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan penyelesaian dari kalender pengerjaan yang telah ditetapkan. 

Proyek-proyek tersebut seharusnya rampung sebelum tahun 2025, namun hingga pertengahan Desember 2024, banyak yang belum selesai.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah kota dalam pelaksanaan pembangunan.

Baca juga: 20 Rekomendasi Tempat Makan Siang Hits di Balikpapan, Ada Lokasi, Harga dan Jam Bukanya

Menurutnya, meski anggaran sudah disetujui dan dialokasikan untuk mendukung kemajuan kota, pelaksanaan proyek masih jauh dari harapan.

“Secara anggaran sudah kita bahas dan kita sepakati untuk mendukung proyek pemerintah terhadap kemajuan Kota Balikpapan yang dianggarkan di 2024. Tetapi sampai minggu kedua bulan Desember ini, ternyata banyak yang belum selesai. Jadi ini rupanya tidak maksimal,” ujar Budiono," Kamis (19/12).

Ia menambahkan bahwa masalah utama terletak pada perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan yang tidak maksimal.

“Secara anggaran sudah dipenuhi, tetapi secara perencanaan kurang matang dan secara pelaksanaan tidak bisa maksimal.

Saya berharap ke depan pemerintah lebih serius dalam melaksanakan pembangunan agar rakyat tidak dirugikan,” tegasnya.

Budiono juga memaparkan sejumlah proyek yang hingga kini belum selesai, berdasarkan catatan DPRD. Beberapa di antaranya adalah pembangunan dua gedung SMP, gedung DPRD, rumah sakit, dan pasar. Selain itu, proyek-proyek kecil seperti perbaikan drainase juga mengalami keterlambatan.

“Kalau menurut catatan, masih banyak yang belum selesai. SMP ada dua, gedung DPRD, rumah sakit, pasar, belum lagi proyek kecil seperti drainase,” ungkapnya.

DPRD Kota Balikpapan berharap pemerintah kota dapat lebih serius dalam menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda. Selain merugikan masyarakat, keterlambatan ini juga mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan proyek pembangunan.

Budiono menekankan bahwa ke depannya, perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang ketat diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami dari DPRD akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai rakyat yang dirugikan akibat keterlambatan ini,” pungkasnya.(*)