Berita Bontang Terkini

Tugu PKK di Simpang 4 Tanjung Laut Bontang Senilai Rp 700 Juta Dikritik DPRD, Sudah Terkelupas

Bonnie Sukardi dan Sumardi hanya bisa terperangah melihat hasil proyek senilai Rp 700 juta lebih itu

Penulis: Muhammad Ridwan | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN
Rombongan Komisi C DPRD Bontang meninjau proyek Tugu PKK, di Simpang 4 Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (6/1/2025). 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Komisi C DPRD Bontang menutup kunjungan lapangan dengan kekecewaan yang berlipat saat meninjau proyek Tugu PKK di Simpang 4 Tanjung Laut, Bontang Selatan, Senin (6/1/2024).

Empat anggota dewan yang hadir, Ketua Komisi C Alfin Rausan Fikry, Muhammad Sahib, Bonnie Sukardi dan Sumardi hanya bisa terperangah melihat hasil proyek senilai Rp 700 juta lebih itu, seperti pribahasa jauh panggang dari api, dibanding ekspektasi awal.

Baca juga: Proyek Drainase Rp 7 Miliar di Jalan Suryanata Bontang Dinilai Asal Jadi

Pantauan TribunKaltim.co material Aluminium Composite Panel (ACP) di bagian atas tugu tampak mulai terkelupas. Bentuk konstruksi tugu yang menyerupai bambu pun terlihat tidak rata.

"Tiga pilarnya ini hamil," celetuk Sahib, merujuk pada bentuk pilar yang tampak menggembung.

Selain itu, ornamen burung Kuntul Perak di puncak tugu dinilai tidak sesuai desain awal. 

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyoroti adanya lubang pada sayap burung yang disebut kontraktor sebagai jalur angin, meski desain awalnya tidak berlubang.

“Alasan kontraktor tidak bisa diterima. Semua pasti sudah diperhitungkan, termasuk jalur angin. Harusnya sesuai dengan desain awal,” tegas Alfin.

Meski perubahan struktur sudah tidak memungkinkan, ia meminta kontraktor merapikan sejumlah bagian yang tampak kurang rapi, seperti plester yang tidak rata, cat yang belang, serta memperbaiki ACP dan ornamen burung.

Muhammad Sahib bahkan meminta tindakan tegas dengan membongkar bagian atas tugu yang dianggap paling bermasalah.

“Saya minta dibongkar hari ini. Jangan sampai kondisi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya. 

Sementara itu, Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPRK Bontang, Robysai Manassa Malisa, memastikan pihaknya akan mengawal perbaikan yang diminta.

"Hasil pembangunan ini memang kurang memuaskan. Namun, ada masa pemeliharaan dan kami pastikan kontraktor bertanggung jawab memperbaikinya,” tandasnya.(*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved