CSR Perusahaan Didorong Bantu Pembiayaan Jaminan Kesehatan 2025 di Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama BPJS Kesehatan Cabang Kukar, menggelar rapat pembahasan terkait pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja atau Peserta Mandiri (BP) untuk tahun 2025. 

Rapat ini berlangsung di Lotus Garden Cafe, Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kukar.

Salah satu langkah penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah melibatkan sektor perusahaan dalam mendukung pengelolaan BPJS Kesehatan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Program CSR ini diharapkan dapat berperan sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pembiayaan peserta JKN. 

Baca juga: Pemkot Samarinda Punya Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp28 Miliar, Bagaimana Nasib Pelayanannya?

Dengan adanya CSR, beban pembiayaan dapat lebih terbagi, dan semakin banyak masyarakat Kukar yang dapat mengakses layanan kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memberikan apresiasi terhadap kinerja jajarannya yang telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) secara nasional. 

"Target Presiden pada 2024 adalah 98 persen, dan Kukar telah mencapai 98,18 persen," ungkap Sunggono, Kamis (9/1/2025).

Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mendukung keberhasilan program JKN. 

Sunggono juga menyebutkan bahwa Pemkab Kukar bersama 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota di Indonesia menerima penghargaan atas pencapaian ini.

Sunggono menambahkan bahwa visi misi Kukar Idaman menargetkan agar seluruh masyarakat Kukar terakomodir dalam program JKN. 

Untuk itu, pembiayaan program JKN telah dianggarkan melalui APBD. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih diperlukan koreksi dan sinkronisasi data peserta JKN agar lebih akurat.

Dalam rapat tersebut, Sunggono juga menyoroti pentingnya validasi dan integrasi data peserta JKN hingga tingkat desa. 

Ia mengusulkan agar pemerintah desa dan Ketua RT dilibatkan secara langsung dalam proses verifikasi data, mengingat mereka lebih memahami kondisi masyarakat secara mendalam. 

Baca juga: 161.795 Masyarakat di Paser Terlindungi BPJS Kesehatan Gratis dari Pemerintah 

"Keterlibatan RT sangat penting karena mereka mengetahui kondisi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, Pemkab Kukar berharap dapat terus mengoptimalkan program JKN dan memastikan bahwa seluruh warganya mendapatkan jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas pada tahun 2025. (*)