Di Hadapan Kader PDIP Megawati Ungkap Isi Pembicaraanya dengan Prabowo Subianto, Tepis Bermusuhan

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam pidato politiknya pada pembukaan HUT ke-52 PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan bahwa dirinya berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto soal perasaan mereka sebagai pemimpin partai ketika anak buah diperlakukan tidak adil.

Diketahui, belakangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terseret kasus Harun Masiku.

Pihak PDIP menganggap hal ini bukan murni penegakan hukum, melainkan upaya politisasi hukum.

Baca juga: Senyum Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-52 untuk PDIP, Megawati Menangis

Baca juga: Lawan KPK, Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan Bertepatan dengan HUT Ke-52 PDIP

"Lha tapi saya bilang, 'Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama,'" kata Megawati.

Megawati mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo hingga kini.

Ia menepis kabar jika dirinya dan Presiden Prabowo Subianto bermusuhan.

"Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!" tegas Megawati, disambut tepuk tangan meriah dari kader-kader PDIP.

Baca juga: Ujian Jelang Kongres PDIP, Ada Pihak yang Ngebet Ingin Jadi Ketua Umum, Megawati Tertawa: Gile

Presiden ke-5 RI ini kemudian menceritakan bahwa ia yang memasak nasi goreng untuk Prabowo dan Presiden RI itu pun mengaku menyukai masakan tersebut.

Namun, untuk saat ini, Megawati belum bisa memasak nasi goreng lagi untuk Prabowo karena sedang pusing memikirkan anak buahnya di PDIP yang dipolitisasi.

"Lha iya lho, memangnya enggak boleh? Ya boleh. Tapi ini kan prinsip," ungkap dia.

Oleh karena itu, Megawati menegaskan bahwa dirinya dan Prabowo berjalan masing-masing.

Baca juga: Megawati Diminta Mundur dari Ketum PDIP Buntut Kasus Hasto, Effendi Simbolon: Harus Tanggung Jawab

"Mas, ngene wae, aku neng kene wae (Aku di sini saja). Situ di sono rame-rame. Apa aku ngerusuhi situ kan enggak. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu to, aku bisa kok ngirim orang dan sampai (orang yang diutus Megawati). Gitu lho. Itu apa namanya, strategi politik," pungkas dia.

Tangis Megawati

Di sisi lain, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas dukungannya dalam pemulihan nama baik Presiden RI pertama, Soekarno, yang juga merupakan ayah kandungnya. 

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Megawati dalam perayaan HUT PDIP yang ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1/2025).

Megawati menyampaikan terima kasih setelah Presiden Prabowo menyetujui surat dari pimpinan MPR RI yang berfokus pada pemulihan nama baik Bung Karno.

"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden RI pertama," kata Megawati.

Baca juga: Seret Nama Iriana, Connie Bakrie Disindir Relawan Jokowi sebagai Orang Baru PDIP yang Kabur ke Rusia

Selain kepada Presiden Prabowo, ucapan terima kasih juga disampaikan Megawati kepada MPR RI yang telah meluruskan sejarah terkait dengan tuduhan pengkhianatan yang diarahkan kepada Bung Karno.

Tuduhan ini menyebut bahwa Soekarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G30S dan melindungi para tokoh PKI.

"Karena itulah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut," sambil terisak tangis.

Megawati pun mengenang kembali saat dirinya mencari informasi tentang keadaan Soekarno yang kabarnya ditahan oleh pemerintah.

Baca juga: Megawati Diminta Mundur dari Ketum PDIP Buntut Kasus Hasto, Effendi Simbolon: Harus Tanggung Jawab

"Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, ditahan nggak tau di istana Bogor, nggak ada yang berani jawab. Jadi kami keluarga waktu itu tidak tahu status Bung Karno," katanya.

Megawati juga mengungkap keprihatinannya saat mengenang kejadian tersebut.

"Makanya saya bilang jangan loh orang Indonesia mau berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi, nunggunya aja keadilannya selama setengah abad lebih," jelasnya.

Megawati juga menekankan bahwa kebijakan pemulihan nama baik Soekarno oleh MPR dan Presiden Prabowo harus dimanfaatkan sebagai momentum rekonsiliasi nasional.

Baca juga: Eks Kader PDIP Ungkap Jokowi lah yang Selama Ini Bela Hasto Kristiyanto dari Kejaran KPK

Lagi Megawati menegaskan bahwa keluarga Soekarno telah memaafkan perlakuan yang diterima Soekarno di masa lalu.

"Yang terpenting bagi keluarga dan kaum patriotik pecinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan bapak bangsa Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menyatakan bahwa pimpinan MPR berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Soekarno.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari penafsiran Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Baca juga: Megawati Diminta Mundur dari Ketum PDIP Buntut Kasus Hasto, Effendi Simbolon: Harus Tanggung Jawab

Bamsoet juga memastikan bahwa MPR akan memperjuangkan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

Hal ini diungkap Bamsoet alam acara silaturahmi kebangsaan dengan keluarga Bung Karno pada Senin (9/9/2024).

"Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil," tegasnya.

Sebelumnya MPR telah resmi mencabut Ketetapan MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

Baca juga: Eks Kader PDIP Ungkap Jokowi lah yang Selama Ini Bela Hasto Kristiyanto dari Kejaran KPK

Surat resmi pencabutan TAP MPR tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga Bung Karno.

Bamsoet menjelaskan, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan terhadap Bung Karno terkait pengkhianatan dan dukungan kepada PKI dianggap tidak terbukti.

Bamsoet menambahkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, yang bertujuan untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967.

Bamsoet juga memastikan bahwa MPR RI akan menyosialisasikan pencabutan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967 sebagai bagian dari upaya pemulihan nama baik Bung Karno.

"Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. (HC) Ir. Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil,” ujar Bamsoet. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isak Tangis Megawati saat Perayaan HUT PDIP, Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Prabowo"