Tahun Ini, Pemkab Kukar Targetkan Kepesertaan PBPU-BP BPJS Kesehatan Capai 161.925 Jiwa

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Sebanyak 161.925 jiwa di Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2025 ini.

Target ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati menjelaskan bahwa hingga 1 Desember 2024, jumlah peserta dari kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) telah mencapai 143.925 jiwa.

Dengan rata-rata pertumbuhan peserta sebesar 2.433 jiwa per bulan pada 2024, BPJS Kesehatan memproyeksikan penambahan sebanyak 1.500 jiwa per bulan pada 2025.

“Dengan proyeksi tersebut, kami optimis jumlah peserta PBPU dan BP dapat mencapai 161.925 jiwa hingga akhir tahun ini. Untuk mendukung target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar,” ungkap Ika, Sabtu (11/1/2025).

Baca juga: Silaturahmi ke Bupati, Kepala BPJS Kesehatan Kukar Perkenalkan Mobile JKN

Selain menargetkan pertumbuhan jumlah peserta, Ika menekankan pentingnya sinkronisasi data dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, pencapaian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) pun patut diapresiasi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menambahkan bahwa hingga akhir 2024, Kukar telah mencapai UHC sebesar 98,18 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan Presiden sebesar 98 persen.

“Ini adalah capaian yang luar biasa dan menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesehatan masyarakat terjamin melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Sunggono.

Ia menjelaskan bahwa pencapaian ini sejalan dengan visi misi Kukar Idaman yang menekankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. 

Anggaran untuk mendukung JKN telah dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Dikabarkan Naik Tahun 2025, Begini Kata Menkes Budi Gunadi

Meski demikian, Sunggono mengakui masih diperlukan penyempurnaan, terutama dalam hal sinkronisasi data peserta.

“Kami terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kukar, tanpa terkecuali, dapat terakomodir dalam program JKN ini,” tegasnya.

Atas keberhasilannya dalam mendukung program JKN, Kutai Kartanegara bersama 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota lainnya menerima penghargaan nasional.