Jalankan Instruksi Wali Kota Andi Harun, Asisten II Segera Lakukan Audit terhadap Dishub Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Isu tata kelola parkir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sektor parkir mencuat setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 8 Januari lalu.  

Saat itu, Andi Harun menemukan adanya ketidaksesuaian antara pendapatan para juru parkir (jukir) dengan setoran resmi yang dilaporkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. 

Berdasarkan wawancaranya dengan sejumlah jukir, mereka rata-rata memperoleh penghasilan mingguan sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta.

Namun, setoran yang tercatat secara manual di Dishub hanya sebesar Rp70 ribu per minggu.  

Baca juga: Dishub Samarinda Pasang Yellow Box Junction di Simpang 4 Mall Lembuswana, Ini Tujuannya

Selain itu, ditemukan fakta adanya pengawas jukir yang bebas menunjuk pihak lain untuk membagi sif kerja sebagai jukir. 

"Padahal mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk itu," tegas Andi Harun.  

Merespons temuan tersebut, Andi Harun pun langsung menginstruksikan Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy untuk segera melakukan audit terhadap Dishub Samarinda terkait pendapatan parkir.  

Marnabas menyatakan bahwa langkah audit telah direncanakan dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Hal ini sudah kami rapatkan. Senin nanti sudah bisa jalan, tim sudah dibuat. Selasa atau Rabu sudah mulai pengauditan," ujarnya.  

Ia menjelaskan, audit akan difokuskan pada pendapatan parkir selama setahun penuh, mulai Januari hingga Desember 2024. 

"Kita akan ambil sampel setahun dulu, baru nanti kita periksa data lainnya. Dua minggu selesai, kita kerjakan secepatnya," tambahnya.  

Baca juga: Pastikan Keselamatan Pelajar, Dishub Samarinda Utamakan Pemasangan ZoSS di Daerah Rawan Kecelakaan

Menanggapi rencana audit ini, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu telah menyatakan kesiapannya. 

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah memastikan tidak ada anggota Dishub yang melakukan pungutan liar (pungli) di luar tugasnya.  

"Kami siap jika nantinya diaudit, karena saya sudah memastikan bahwa anggota kami tidak melakukan pungli di luar tugasnya,” tutup Manalu. (*)