Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilkada Jateng, Pengamat Sebut soal Tekanan pada PDIP atau Tawar-menawar

TRIBUNKALTIM.CO - Andika Perkasa-Hendi cabut gugatan Pilkada Jateng di MK, Pengamat: Bisa saja ada tekanan pada PDIP atau upaya tawar-menawar.

Keputusan Andika-Hendi mencabut gugatan Pilkada Jateng 2024 di Mahkamah Konstitusi menuai tanda tanya.

Apalagi, Andika Perkasa dan PDIP belum ungkapkan alasan pencabutan gugatan tersebut.

Baca juga: Jokowi Terseret Sidang Gugatan Pilkada Jateng 2024, Cawe-cawe dan Parcok Jadi Objek Gugatan Andika

Diberitakan sebelumnya, di tengah proses persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jawa Tengah (Jateng) di Mahkamah Konstitusi (MK), tiba-tiba pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi, mencabut gugatannya.

Kabar pencabutan gugatan di MK ini dibenarkan oleh Hendrar Prihadi atau Hendi.

Namun dia enggan untuk menjelaskan alasan pencabutan gugatan tersebut.

"Iya, sudah dicabut gugatan pemilihan gubernur yang diajukan ke MK," kata Hendi dikutip Kompas.com, Senin.

Hendi meminta pertanyaan itu ditanyakan kepada Andika Perkasa atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sementara itu masih dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara PDI-P Guntur Romli menegaskan pencabutan gugatan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diajukan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi ke Mahkamah Konstitusi (MK), tak berkaitan dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

Menurut Guntur, persoalan yang menyeret Hasto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P sudah bergulir sejak 2020.

Dengan demikian, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti Andika-Hendi.

 “Pastinya tidak berhubungan karena kasus yang dituduhkan ke Mas Hasto itu sudah 5 tahun, kejadian tahun 2020, kalau Pilkada ini kan barusan. Kemudian satu sidangnya di MK, satunya di KPK,” ujar Guntur Romli kepada Kompas.com, Senin (13/1/2025).

Dianggap Ganjil

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, ada keganjilan di balik sikap yang diambil PDIP yang memutuskan untuk mencabut gugatan PHPU Pilkada Jawa Tengah di MK.

Menurut Dedi, PDIP selama ini jarang mundur di tengah jalan, apalagi gugatan yang diajukan di MK tersebut terkait dengan Pilkada Jawa Tengah yang mana wilayahnya merupakan basis dari PDIP.