Program Makan Bergizi Gratis di Kukar Terkendala Tempat Makan yang Belum Memenuhi Standar BGN

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi kendala teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. 

Penundaan ini menunda harapan ribuan siswa untuk mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah mereka.

Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno, menjelaskan bahwa kendala utama adalah fasilitas tempat makanan yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Joko mengungkapkan, meski pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan BGN, masalah teknis masih menjadi penghambat utama. 

Baca juga: Uang Gratifikasi Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar Tersebar di 52 Rekening, KPK Sita Ratusan Miliar

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, Namun pelaksanaan program MBG sementara harus dihold karena fasilitas tempat makan belum memenuhi standar BGN,” jelas Joko, Rabu (15/1/2025).

Program yang dijadwalkan dimulai pada 6 Januari 2025 ini semula akan diterapkan sebagai proyek percontohan di dua SMP Negeri dan tiga SD Negeri di wilayah Tenggarong. 

Namun, tanggal tersebut kemudian diundur ke 13 Januari sebelum akhirnya kembali ditunda karena belum terpenuhinya persyaratan teknis.

Jika program ini berjalan, sebanyak 3.927 siswa dari SMP Negeri 1 dan 2 serta SD Negeri 001, 003, 011, dan 018 Tenggarong akan menjadi penerima manfaatnya. 

Para siswa diharapkan mendapat menu makanan sehat yang dirancang sesuai kebutuhan gizi harian mereka.

“Program ini dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi di sekolah, diharapkan anak-anak bisa belajar lebih optimal,” ungkap Joko.

Disdikbud Kukar memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis. 

“Begitu ada arahan lebih lanjut dari BGN, kami akan langsung melaksanakan program ini di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk.

Kami tidak ingin menunda lebih lama karena program ini sangat penting,” tambahnya.

Penundaan ini juga membuka peluang untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan kelayakan pelaksanaan program sesuai dengan standar yang diharapkan.