Pemkab Kukar Lantik 1.886 Pegawai P3K Tahap Kedua, Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi melantik 1.886 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu tahap kedua pada Jumat (31/10/2025). 

Mereka terdiri dari tenaga teknis dan non-teknis yang akan ditempatkan di berbagai wilayah Kukar, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian, dan perhubungan.

Sementara, tenaga non-teknis meliputi posisi administrasi, pengolah data serta jabatan pendukung pelayanan publik lainnya.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok desa.

“Ini merupakan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh penjuru wilayah, dari daerah perkotaan hingga pelosok desa,” ucap Aulia.

Baca juga: Pemkab Kukar Gelar Malam Anugerah Inspirasi Pemuda, Dorong Semangat Generasi Muda Berprestasi

Dalam arahannya, ia  menegaskan bahwa P3K tidak diperbolehkan berpindah dari formasi awal penempatan.

Menurutnya, pemerataan tenaga kerja merupakan hal yang penting agar pelayanan publik di seluruh kecamatan berjalan dengan seimbang.

“Jika setiap pegawai meminta pindah ke daerah lain seperti Tenggarong, maka pemerataan tenaga dan pelayanan publik tidak akan tercapai. Karena itu, kami mengingatkan agar semua P3K bertanggung jawab di lokasi tempat mereka ditugaskan sesuai formasi awal pendaftaran,” paparnya.

Aulia mengingatkan, P3K merupakan garda terdepan pelayanan publik dan menjadi cerminan wajah pemerintah daerah.

“Guru harus mengajar dengan baik, tenaga kesehatan harus melayani dengan sepenuh hati, dan tenaga administrasi harus bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab. Bila seluruh elemen bekerja dengan kinerja terbaik, maka Insyaallah pembangunan di Kutai Kartanegara akan berjalan baik dan lancar,” lanjutnya.

Baca juga: Pemkab Kukar Mantapkan Gerakan Etam Mengaji jadi Pilar Pembangunan Berkarakter Qurani

Adapun pemberian insentif bagi P3K akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

“Saat ini, Tunjangan Kinerja Daerah sedang mengalami penurunan. Prioritas utama adalah memastikan seluruh P3K menerima hak-haknya terlebih dahulu sebagai pegawai resmi. Jika keuangan daerah membaik, insentif tambahan akan kita pertimbangkan,” imbuh Aulia.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, turut memberikan pesan kepada seluruh P3K agar menjaga profesionalisme dan menjalankan sumpah jabatan dengan penuh tanggung jawab.

“Sudah ada sumpah, sudah dilantik. Tinggal kita menunggu profesionalisme P3K. Mereka ini membawa nama Pemkab Kukar dan harus bekerja sesuai program pemerintah serta RPJMD. Mereka tidak boleh keluar dari sumpah dan janjinya,” ucap Ahmad Yani.

Para pegawai P3K, kata Ahmad, harus sadar bahwa gaji yang diterima bersumber dari uang rakyat. Sehingga tanggung jawab terhadap masyarakat menjadi hal utama.