Berita Kutim Terkini
Pembangunan RSUD Pratama Masuk Tahap Pematangan Lahan, Dinkes Kutim: Ketersediaan Nakes Jadi Kendala
Pembangunan RSUD Pratama Kutai Timur masuki tahap pematangan lahan, kadinkes sebut ketersediaan nakes jadi kendala.
Penulis: Ardiana | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memasuki tahap pematangan lahan.
Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kutim, Bahrani.
Ia membeberkan bahwa proyek ini akan menelan anggaran senilai Rp 35 miliar dan telah tercatat dalam Belanja Pengelolaan Anggaran (BPA).
Pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai setelah proses lelang rampung dilakukan.
"Sesuai hasil kesepakan, kami sudah melakukan pematangan lahan dan persiapan lainnya, namun harus menyelesaikan izin penggunaan lahan. Meskipun lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk transmigrasi, kami masih perlu mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait," jelasnya, Selasa (21/1/2025).
Baca juga: Dinkes Kutim Sulit Angkat Tenaga Medis untuk Bertugas di RSUD Pratama Muara Wahau
Meski begitu, Bahrani membeberkan, kendala utama dari proses pembangunan rumah sakit tersebut adalah ketersediaan tenaga kesehatan.
Terlebih adanya regulasi baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), yakni melarang pemerintah daerah mengangkat tenaga kontrak atau honorer.
Termasuk kebijakan untuk mengalihkan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Tapi, yang berat itu adalah menyiapkan tenaga kesehatannya. Berkaca dengan RS Muara Bengkal, hampir dua tahun baru bisa melengkapi tenaga kesehatannya. Apalagi, ada aturan dari tidak boleh lagi kepala daerah mengangkat tenaga kontrak atau honor, belum lagi ada yang pensiun atau berhenti," tuturnya.
Baca juga: Bappeda Kutim Monitoring Kegiatan FCPF Carbon Fund di Muara Wahau Kutai Timur
Untuk itu, ia berharap adanya kebijakan dari pemerintah dalam mengatasi kurangnya tenaga kesehatan di wilayah Kutai Timur.
"Semoga ada kebijakan lain yang memudahkan kita dalam merekrut tenaga kesehatan," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.