KPU dan Rudy-Seno sudah Beri Jawaban Gugatan Isran-Hadi, Jadwal Putusan Dismissal Pilkada Kaltim

Diketahui sidang MK sengketa Pilkada Kaltim 2024 hari ini, Selasa (21/1/2025) adalah sidang kedua dengan agenda mendengkarkan keterangan KPU Kaltim selaku Termohon, kubu Rudy-Seno sebagai Pihak Terkait dan Bawaslu Kaltim selaku Pemberi Keterangan serta pengesahan alat bukti. 

Sidang perdana MK sengketa Pilkada Kaltim 2024 gugatan Isran Noor-Hadi Mulyadi dengan nomor perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 digelar 9 Januari 2025 lalu.

Sidang sengketa Pilkada Kaltim 2024 gugatan Isran-Hadi disidangkan oleh Panel III dengan Ketua Arief Hidayat dan dua anggota yakni Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

Alat Bukti

Berikut ini daftar 39 alat bukti yang diserahkan seluruh pijak ke MK:

1. Permohonan Pemohon
2. Surat Kuasa Pemohon
3. KTA dan BAS Kuasa Hukum Pemohon
4. Flashdisk Pemohon
5. Daftar Alat Bukti
6. Alat Bukti
7. Permohonan Perbaikan 
8. Daftar Alat Bukti 
9. Daftar Alat Bukti Tambahan
10. Alat Bukti
11. Flashdisk
12. Permohonan sebagai Pihak Terkait
13. Surat Kuasa Khusus
14. Identitas Pihak Terkait
15. KTP, KTA, dan BAS Kuasa Hukum
16. SK KPU Prov. Kalimantan Timur No. 108 Tahun 2024
17. SK KPU Prov. Kalimantan Timur No. 110 Tahun 2024
18. SK KPU Prov. Kalimantan Timur No. 149 Tahun 2024
19. Flasdisk
20. Daftar Renvoi pada Permohonan dan Alat Bukti
21. Tanda Pengenal Sementara Advokat a.n Raden Violla Reininda Hafidz
22. Alat Bukti Tambahan    
23. Tambahan Daftar Alat Bukti    
24. Permohonan Inzage Tanggal 10 Januari 2025
25. Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 januari 2025 
26. KTA dan BAS    
27. Keterangan Pihak Terkait
28. Daftar Alat Bukti Pihak Terkait    
29. Alat Bukti    
30. Flashdisk    
31. Jawaban Termohon bertanggal 20 Januari 2025    
32. Daftar Alat Bukti Termohon bertanggal 20 Januari 2025    
33. Alat Bukti Termohon    
34. Flashdisk    
35. Keterangan Bawaslu bertanggal 7 Januari 2025    
36. Daftar Alat Bukti Bawaslu 
37. Alat Bukti Bawaslu    
38. Surat Tugas Bawaslu Nomor: 472/HK.03.03/K1/01/2025
39. Flashdisk

Jumlah Saksi Dibatasi

Jika berlanjut, para Pemohon dan Termohon diminta menyiapkan saksi dan ahli yang akan ditampilkan di persidangan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengingatkan kepada para pihak yang berperkara dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 untuk menyiapkan saksi jika gugatannya berlanjut.

Batasan saksi yang diperbolehkan untuk sidang sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yakni enam orang, sedangkan perkara pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dibatasi empat orang.

"Untuk bupati atau wali kota maksimal 4 orang. Jadi maksimal 4 orang per nomor," kata Saldi saat menutup sidang sengketa Pilkada di Panel II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, dia juga memberikan penjelasan kepada para pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait, tentang putusan dismissal.

Putusan ini nantinya akan menentukan apakah sebuah perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli.

"Perkara-perkara ini termasuk juga perkara yang lain itu akan ditunda, lakukan penundaan sidang karena kami Majelis Hakim sembilan orang, akan melakukan RPH untuk menentukan apakah perkara ini selesai di sini atau dilanjutkan," katanya.

"Itu nanti akan diumumkan dalam pengucapan putusan dismissal," ucap Saldi lagi.

Jika berlanjut, para pemohon dan termohon diminta menyiapkan saksi dan ahli yang akan ditampilkan di persidangan.

Adapun ketentuan menghadirkan saksi harus menyampaikan identitas dan mencantumkan bagian pokok perkara apa yang hendak dijelaskan.

"Kalau ahli, keterangan ahlinya juga harus disampaikan, dan surat izin dari instansi dari mana ahli berasal. Dan itu semuanya sudah harus disampaikan ke Mahkamah paling lambat satu hari menjelang sidang pembuktian lanjutan," imbuhnya.