Berita Mahulu Terkini
Anggaran Rp10 Ribu untuk Makan Bergizi Gratis Dinilai Tidak Realistis jika Diterapkan di Mahulu
Anggaran Rp10 ribu untuk program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak realistis jika diterapkan di Mahulu.
Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Anggaran program program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar di Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai tidak mencukupi.
Kepala SMAN 1 Long Bagun, Juk Hajang mengungkapkan, anggaran yang direncanakan sebesar Rp10 ribu per porsi tidak realistis jika diterapkan di wilayah Mahulu yang memiliki tantangan geografis.
“Mereka ingin lihat bagaimana program itu yang BGN (Bantuan Gizi Nasional) itu,” katanya, Selasa (28/1/2025).
Menurutnya, nilai bantuan sebesar Rp10 ribu per porsi makanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di Mahulu.
“Kalau Rp10 ribu itu untuk Mahulu ini mungkin kurang, kurang Rp10 ribu,” sebutnya.
Baca juga: Kisah di Balik Anak SD Tidak Mau Makan Menu Makan Bergizi Gratis, BGN: Bukan Tidak Suka
Ia menjelaskan, perbedaan harga makanan di Mahulu cukup signifikan dibandingkan daerah lain akibat tantangan geografis.
“Kalau di sini paling murah, kita ambil murah atau Rp20 ribu. Itu pun porsi kecil,” ucapnya.
Selain itu, aspek gizi dan kesehatan juga menjadi perhatian.
Ia menyebutkan bahwa porsi yang terlalu kecil akan sulit memenuhi kebutuhan vitamin dan nutrisi siswa.
“Kita lihat juga dari aspek kesehatan. Mungkin sedikit porsi ini kesehatannya, apakah vitaminnya lengkap, kita sudah tahu kan,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian anggaran berdasarkan letak geografis agar program ini bisa berjalan maksimal.
“Untuk perbedaan letak geografis itu anggarannya dibedakan. Kalau di kantin saja, Rp10 ribu itu sedikit,” tambahnya.
Baca juga: Badan Gizi Nasional Siapkan Serangga, Belalang Hingga Ulat Sebagai Menu Makan Bergizi Gratis
Meski demikian, Ia tetap berharap program ini dapat membawa manfaat bagi siswa di Mahulu.
“Jadi mudah-mudahan lah,” imbuhnya, penuh optimisme.
Hingga saat ini, pihak sekolah masih menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menyesuaikan program dengan kondisi lokal.
Ia berharap kunjungan dari pejabat provinsi dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.