Update Sengketa Pilkada 2024 di Kalteng, Cuma 2 Daerah Ini yang Diprediksi Lanjut ke Tahap 2

TRIBUNKALTIM.CO - Update sengketa Pilkada 2024 di Kalteng, cuma 2 daerah Ini yang diprediksi lanjut ke tahap 2. 

Semua Pilkada di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), sudah menjalani agenda sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon. 

Praktisi hukum memprediksi perkara Kapuas dan Barito Utara paling besar berpotensi lanjut ke tahap 2. 

Praktisi hukum di Kalteng, Ari Yunus Hendrawan menerangkan, pada fase pertama ini menyoroti tentang kejelasan dari permohonan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. 

Baca juga: Terjawab Kapan Mahkamah Konstitusi Umumkan Putusan Akhir Sengketa Pilkada 2024, Cek Jadwal Resmi

"Contohnya misalkan, untuk menguji apakah permohonan itu jelas atau obscuur libel (kabur)," ucap Ari, Sabtu (25/1/2025). 

Dalam fase 1 sidang sengketa Pilkada ini, kata Ari, akan melihat apakah permohonan sudah memenuhi syarat formil. 

Jadi, lanjutnya, pada sidang fase 1 ini, bukan masuk pada bantahan terhadap fakta yang sebenarnya. 

"Kalau bantahan itu akan diuji di fase kedua," terang Ari. 

Berdasarkan isi permohonan dan jawaban dari termohon pada fase 1, Ari menilai, yang paling berpotensi untuk lanjut ke fase 2, yakni Kapuas dan Barito Utara. 

Ari menjelaskan, alasan perkara Pilkada Kapuas berpotensi lanjut ke fase 2 karena pemohon mendalilkan kondisi banjir yang memengaruhi hak konstitusional masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. 

Pemohon dalam perkara Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini juga membandingkan ketika terjadi banjir dan tidak terjadi banjir. 

"Oleh karena itulah pemohon menilai banjir ini memiliki dampak konstitusional terhadap pemilih, itu mungkin akan jadi pertimbangan untuk masuk fase ke-2, karena untuk membuktikannya harus di uji," kata Ari, seperti dilansir Tribunkalteng.com di artikel berjudul Sengketa Pilkada di Kalteng, Praktisi Hukum Prediksi Kapuas dan Barito Utara Berpotensi ke Tahap 2. 

Selain itu, Ari juga menyebut faktor lain yang membuat sengketa Pilkada Kapuas lanjut ke sidang fase 2, yaitu KPU Kapuas yang lebih dulu menyatakan Wiyatno-Dodo sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, padahal gugatan di MK masih berjalan. 

Kemudian, selain Kapuas, sengketa Pilkada di Barito Utara juga dinilai berpotensi lanjut ke fase 2. 

Ari mengungkapkan, dalam dalil permohonannya, pemohon perkara 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini menyampaikan ada pemilih yang tidak menggunakan KTP ketika menggunakan hak pilihnya di TPS.