Berita Mahulu Terkini

Pemkab Mahulu Siap Hadapi Dinamika Kebijakan 2025, Rasionalisasi Anggaran hingga Kemandirian Pangan

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersiap hadapi dinamika kebijakan 2025, rasionalisasi anggaran hingga kemandirian pangan.

Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Kristiani Tandi Rani
DINAMIKA KEBIJAKAN - Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso saat menjelaskan bahwa Pemkab Mahulu tengah bersiap menghadapi dinamika kebijakan pusat pada 2025, Jumat (7/2/2025). Pihaknya harus siap menjalankan agenda-agenda strategis, baik rutin maupun insidental, di tengah perubahan kebijakan yang dinamis. (TRIBUNKALTIM.CO/KRISTIANI TANDI RANI)  

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) tengah bersiap menghadapi dinamika kebijakan pusat pada tahun 2025

Salah satu tantangan utama adalah efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk mengutamakan program prioritas nasional.  

Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menegaskan bahwa pihaknya harus siap menjalankan agenda-agenda strategis, baik rutin maupun insidental, di tengah perubahan kebijakan yang dinamis.  

"Dan kita harus siap untuk segera melaksanakan agenda-agenda, baik itu agenda rutin maupun agenda-agenda insidental, terutama di dalam persiapan pelaksanaan program kegiatan yang akan kita laksanakan di 2025 ini," katanya, Jumat (7/2/2025).  

Menurutnya, dinamika kebijakan pusat masih terus berkembang. 

Isu terkait gaji ke-13 dan ke-14 yang dikabarkan akan dihapus turut menjadi perhatian daerah.

Baca juga: Pemkab Mahulu Siapkan 2 Agenda Penting di Ujoh Bilang, Infrastruktur jadi Prioritas

Selain itu, pemerintah pusat telah menginstruksikan efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi nasional.  

"Memang kebijakan-kebijakan dari pusat juga masih istilahnya dinamis sekali ya untuk tahun 2025 ini. Banyak isu-isu yang beredar, katanya gaji 13, gaji 14 dihapuskan," ucapnya.  

Salah satu langkah konkret yang harus diambil adalah rasionalisasi anggaran perjalanan dinas.

Pemkab Mahulu harus menyesuaikan belanja daerah dengan arahan efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

"Kita diminta untuk paling tidak merasionalisasi anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas sampai 50 persen," tuturnya.  

Langkah ini sejalan dengan fokus nasional dalam mewujudkan program prioritas, terutama di sektor kemandirian pangan

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan sumber daya untuk mendukung kebijakan strategis yang telah menjadi komitmen nasional.  

"Dan itu memang digunakan untuk prioritas-prioritas pemerintah pusat yang memang menjadi janji dari Pak Presiden, khususnya untuk kegiatan-kegiatan kemandirian pangan," pungkasnya.  

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi dan Aksesibilitas, Pemkab Mahulu Komitmen Percepat Pembangunan Infrastruktur

Prioritas untuk Program Nasional

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved