Berita Mahulu Terkini

Pemkab Mahulu Siap Hadapi Dinamika Kebijakan 2025, Rasionalisasi Anggaran hingga Kemandirian Pangan

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersiap hadapi dinamika kebijakan 2025, rasionalisasi anggaran hingga kemandirian pangan.

Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Kristiani Tandi Rani
DINAMIKA KEBIJAKAN - Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso saat menjelaskan bahwa Pemkab Mahulu tengah bersiap menghadapi dinamika kebijakan pusat pada 2025, Jumat (7/2/2025). Pihaknya harus siap menjalankan agenda-agenda strategis, baik rutin maupun insidental, di tengah perubahan kebijakan yang dinamis. (TRIBUNKALTIM.CO/KRISTIANI TANDI RANI)  

Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga menyeluruh hingga ke kementerian.  

"Jadi, memang untuk pemangkasan anggaran ini tidak terjadi di pemerintah daerah saja, tapi semua kementerian juga dilakukan pemangkasan," ujarnya.  

Langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan program-program yang telah dijanjikan oleh presiden terpilih dapat berjalan sesuai rencana.  

"Memang tujuannya supaya apa-apa yang sudah menjadi program pemerintah dari presiden terpilih ini bisa dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi janji-janji kepada masyarakat itu bisa terlaksana," jelasnya.  

Di tengah masa transisi kepemimpinan daerah, Pemkab Mahulu tetap berkomitmen menjalankan tugas birokrasi secara profesional.

Baca juga: Bandara Ujoh Bilang, Upaya Pemkab Mahulu Tingkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Meskipun belum ada serah terima jabatan antara bupati lama dan bupati baru, pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.  

"Nah, untuk kegiatan kita sebagai birokrasi, tentunya kita tetap pada koridor untuk melaksanakan program kegiatan walaupun dapat dinyatakan ini masalah transisi, di mana kepemimpinan bupati baru dan kepemimpinan bupati lama masih belum ada serah terima," sebutnya.  

Terkait jadwal pelantikan bupati baru, Pemkab Mahulu masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan keputusan Presiden.  

"Nah, pelantikan bupati baru sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga sudah disampaikan kepada Pak Presiden," imbuhnya.  

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemkab Mahulu berusaha memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah tetap berjalan seiring dengan kebijakan nasional. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved