Berita Kaltim Terkini

Catatan Penting Akmal Malik Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Terpilih Rudy Mas'ud-Seno Aji

Gubernur Kaltim terpilih agar dapat meluruskan kepemilikan aset-aset sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Nur Pratama
Tribunkaltim.co/Rita Lavenia
PJ GUBERNUR KALTIM - Foto Arsip, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menjelaskan beberapa catatan penting bagu Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, salah satunya persoalan penataan aset pemprov yang harus diselesaikan.(Tribunkaltim.co/Rita Lavenia) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dengan terpilihnya Rudy Mas'ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2025-2030, maka tugas pejabat antar waktu yang diemban Akmal Malik akan segera usai.

Sebelum itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik telah memberi beberapa catatan penting, salah satunya persoalan penataan aset pemprov yang harus diselesaikan Gubernur Benua Etam berikutnya.

Ia menekankan agar Gubernur Kaltim terpilih dapat meluruskan kepemilikan aset-aset sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan memastikan tidak ada yang mangkrak.

Baca juga: Tanggapan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Terkait Efisiensi Anggaran yang Diterapkan Presiden Prabowo

"Aset ini harus jelas punya siapa, jangan punya orang nanti diambil. Saya yakin dengan penataan aset yang maksimal, daerah ini (Kaltim) akan mampu meningkatkan PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah)," tegas Akmal.

Ia menyebutkan beberapa aset yang kepemilikannya belum jelas. Salah satunya Stadion Utama Kaltim di Palaran dan GOR Segiri Samarinda.

"Tanahnya milik kota, bangunan milik provinsi. Luruskan itu dan terpenting benahi dulu aset yang harus diselesaikan," pesannya.

Kemudian dalam hal melaksanakan tugas, Akmal menegaskan Gubernur Kaltim terpilih harus memastikan kewenangan dan tugas yang diberikan pemerintah pusat itu berjalan dengan baik.

Pemimpin daerah juga harus memastikan kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltim memiliki indikator capaian yang terurukur.

Begitupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus digunakan secara efisien untuk kepentingan masyarakat Kaltim.

"Negara gaji pemerintah dan pegawai, harus ada hasil dan output dari kinerja yang jelas," tegas Akmal.

Selain itu tambahnya, penting untuk menjalin hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dalam pembangunan Kaltim ke depannya.

"Produk hukum atau aturan hukum juga ke depannya harus mendukung implementasi pembangunan daerah," pungkasnya.(*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved