Guru Keluhkan Kenaikan TPP yang Dinilai Timpang, Pemkab Mahulu Janji Bakal Carikan Solusi Terbaik

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) memberikan tanggapannya soal keluhan tenaga pendidik yang menilai kenaikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) timpang.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Mahulu, Kristina Tening mengatakan, pemerintah daerah akan membahas hal ini dengan pimpinan guna mencari solusi terbaik.  

"Yang jelas kan mereka sudah menyampaikan kepada kita tentang rasa ketidakadilan yang disampaikan oleh mereka," katanya, Selasa (11/2/2025).  

Menurutnya, tenaga pendidik merasa ada ketimpangan karena kenaikan TPP bagi jabatan struktural dinilai lebih besar dibandingkan dengan tenaga pendidikan.  

"Terkait TPP, ketidakadilan itu mereka membandingkan di posisi jabatan tertentu di struktural itu kan tinggi naiknya. Terlalu tinggi, sementara naik mereka sedikit. Menurut mereka, itulah kesenjangan yang mereka rasakan," ucapnya.  

Baca juga: DPRD Mahulu Perjuangkan Kenaikan TPP Guru, akan Bertemu Pimpinan Daerah

Namun, Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya melihat besaran angka kenaikan TPP, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut.  

"Tetapi kita tidak memandang angka yang naiknya, tetapi kita melihat faktor pengungkit atau evident yang mempengaruhi kenaikan sebenarnya," tuturnya.  

Meski begitu, ia memastikan, aspirasi para guru akan dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan. 

Pemerintah akan berupaya mencari jalan keluar agar kebijakan TPP dapat lebih adil bagi semua pihak.  

"Jadi itu nanti yang barangkali dari masukan mereka kepada kita, kita akan bahas ke unsur pimpinan untuk mencari solusi," tegasnya.  

Baca juga: Forum Guru PPPK Paser Minta RDP dengan DPRD, Bahas Masalah Kesetaraan Jumlah TPP Guru Sertifikasi

Pastikan Kebijakan Tidak Keliru

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menelaah lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut.  

"Jadi, ada beberapa item yang menurut mereka terjadi kesenjangan. Tapi kita pelajari itu," ujarnya.  

Ia menjelaskan bahwa tenaga pendidik merasa memiliki beban kerja yang setara dengan pegawai di jabatan struktural yang mendapat kenaikan TPP lebih tinggi.  

"Eviden-eviden yang ada menurut mereka sama dengan mereka, kayak beban kerja. Beban kerja mereka dengan beban kerja kita menurut mereka kan ada perhitungannya yang tadi mereka sudah paparkan," sebutnya.  

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari.  

"Tetapi mari kita evaluasi juga itu, beban kerja yang dimaksud, yang dianggap menurut mereka juga beban kerja tinggi. Tapi kita juga harus melihat itu kembali sehingga tidak salah-salah kita mengambil kebijakan sehingga nanti akan menjadi temuan," jelasnya.  

Baca juga: Forum Peduli Guru di Samarinda Usul TPP Guru ASN yang tak Membebani APBD

Menurutnya, pemerintah memiliki niat untuk meningkatkan kesejahteraan semua pegawai, termasuk tenaga pendidik. 

Namun, perlu kajian mendalam agar kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.  

"Niat kita intinya adalah mau semua naik, mau semuanya merasa aman, nyaman, dan mereka juga bekerja dengan baik. Tetapi beberapa unsur tadi harus kita lihat, eviden yang mempengaruhi kenaikan," pungkasnya.  

Pemkab Mahulu berjanji akan membahas aspirasi tenaga pendidik bersama unsur pimpinan agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak. (*)