Menanti Kinerja Kepala Daerah Terpilih

Kepala daerah terpilih harus mampu mengorkestrasi kelembagaan dengan menetapkan target dan capaian kelembagaan yang terukur pada masing-masing lembaga, sehingga memudahkan evaluasi oleh kepala daerah terhadap kinerja lembaga-lembaga SKPD yang mereka pimpin.

Ketiga, kepegawaian daerah menjadi salah satu kunci terpenting dalam kesuksesan kepemimpinan seorang kepala daerah.

Secara umum, rekrutmen ASN yang selama ini belum berorientasi pada pencapaian hasil, akan menjadi tantangan utama bagi kepala daerah untuk sukses memimpin daerahnya.

Secara umum ASN di beberapa daerah tidak terbiasa dengan penetapan kinerja personal yang terukur secara kuantitatif.

Kecenderungan bekerja bussines as usual, banyak mewarnai kinerja ASN kita.

Pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai, tidak sepenuhnya efektif mendorong kinerja pegawai.

Bahkan pada beberapa tempat, justru membuat ASN pada "zona nyaman", sehingga mereduksi kreativitas dan inovasi mereka.

Kepala daerah perlu menerapkan meritokrasi untuk mendorong kinerja pegawai yang optimal.

Meritokrasi bukan hanya sekadar pemberian penghargaan, tapi juga sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Keempat, pengelolaan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada kualitas pelayanan dan terpenuhinya kepentingan dasar masyarakat.

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan keuangan, perlu memastikan perencanaan yang disusun dan disepakati bersama DPRD, mampu menjawab permasalahan yang dipilih secara selektif untuk diselesaikan, mengingat kekuatan fiskal daerah yang pasti terbatas.

Seringkali kegagalan menentukan skala prioritas untuk pembiayaan pembangunan daerah, menjadikan pengelolaan keuangan daerah tidak memberikan dampak yang signifikan pada penyelesaian masalah-masalah yang nyata terjadi di daerah. 

Kelima, pelayanan publik harus menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pelayanan publik yang dikelola pegawai harus dipastikan dilakukan dengan SOP yang jelas, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terhadap layanan yang dilakukan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, seorang kepala daerah harus rajin "turun ke lapangan" untuk memastikan pelayanan publik benar-benar bermanfaat bagi warga.