Prabowo Rombak Desain 2 Kawasan IKN Kaltim, AHY Sebut Jauh Lebih Baik dari Desain Sebelumnya

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto rombak desain 2 kawasan IKN Kaltim.

Adalah kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

Baru-baru ini, Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebut jauh lebih baik dari desain sebelumnya.

Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

 Baca juga: Info CPNS IKN Kaltim Belum Jelas, Dampak Efisiensi dan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara Diblokir

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

“Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

Baca juga: Masyarakat PPU yang Terdampak Pembangunan Tol dan Bandara VVIP IKN Segera Dapat Lahan Pengganti

 Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

"Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

 “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

“Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

Baca juga: Nasib Pelamar yang Daftar CPNS untuk IKN Kaltim ketika Kini Ada Efisiensi dan Anggaran Diblokir

Lahan Gratis

Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

"Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

"Enggak, bukan untuk investor," papar Basuki.

Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

"(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri," ucap Basuki.

"Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta," imbuhnya.

Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

"Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028," ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN