Efisiensi Anggaran Samarinda tak Bisa Dihindari, Pesan DPRD Pemangkasan Harus Selektif

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebijakan soal efisiensi anggaran di Kota Samarinda tak bisa dihindari, lantaran sifatnya nasional, instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Tentu saja hal ini mendapat respons dari DPRD Samarinda yang menegaskan, mengenai pemangkasan anggaran harus selektif.

Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza kepada TribunKaltim.co, Selasa (25/2/2025). 

Dia jelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dipayungi oleh perangkat hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Baca juga: DPRD Samarinda Tanggapi Efisiensi Anggaran, Pasti Berdampak tapi Harus Tepat

Itu kemudian menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda.

Menurut Ahmad Vanandza, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mencapai Rp 306,7 triliun tidak bisa dihindari dan pasti berdampak pada daerah, termasuk Kota Samarinda. 

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Saya pikir kalau dampak pasti berdampak, tidak mungkin tidak. Hanya saja kita kembalikan kepada pemerintah kota karena mereka yang memegang dan menggunakan anggaran. DPRD hanya memberikan saran dan masukan," bebernya.

Vanandza menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran tidak bisa dihindari, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif. 

Baca juga: Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Pemprov Kaltim Alokasikan Rp750 M untuk Pendidikan Gratis

Ia berharap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.

"Kita lihatlah mana yang lebih urgent dan lebih penting. Kalau bisa, jangan dikurangi," bebernya.

"Dikurangi mungkin sedikit, tetapi hal-hal yang menurut kita bersama, baik Pemkot maupun DPRD, kalau dianggap bisa dikurangi, ya dikurangi. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan pro rakyat," tuturnya.

Politisi PDIP Soroti Makan Bergizi Gratis

Pernyataannya ini sejalan dengan anggota DPRD Samri Shaputra yang menilai efisiensi anggaran dapat menghambat perencanaan pembangunan di Samarinda. 

Samri juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu sasaran efisiensi, dengan alasan efektivitasnya masih dipertanyakan.