Pembelaan Jokowi Dituding Jadi Dalang Revisi UU KPK, 'Semua Fraksi di DPR Setuju'

TRIBUNKALTIM.CO - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menuding Joko Widodo (Jokowi) lah aktor di balik revisi UU KPK.

Hal itu diungkapkan Hasto di tengah kasus yang menjeratnya terkait Harun Masiku.

Pernyataan Hasto itu pun seketika membuat publik heboh.

Dalam pernyataanya, Hasto mengatakan, dalang dari revisi UU KPK adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan PDIP ataupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Kisah Hasto Kristiyanto Selama 6 Hari di Sel, Diberi Kopi oleh Tahanan KPK hingga Nyanyi Bareng

Baca juga: Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Begini Respons Santai eks Presiden

Adapun revisi UU KPK sempat menjadi kontroversi pada 2019.

Sebab, banyak poin yang melemahkan KPK.

Setelah dituding mendalangi revisi UU KPK, Jokowi pun tidak tinggal diam.

Jokowi membantah tudingan tangan kanan Megawati tersebut dan berbicara mengenai logika.

Baca juga: Connie Bakrie Usai Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Kapan Dokumen Skandal Rahasia Diungkap ke Publik?

Dalam video yang beredar, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sedangkan hal buruk ditimpakan kepada PDIP.

"Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," ujar Hasto melalui akun YouTube miliknya, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Hasto juga menegaskan bahwa PDIP berkomitmen dalam pemberantasan korupsi sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi UU KPK dianggap tidak berdasar.

"Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah," katanya.

Baca juga: Ya, Silakan, Reaksi Santai Jokowi saat Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarganya

Dia juga mengeklaim bahwa revisi UU KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobby dalam pencalonan mereka sebagai wali kota.

Hasto mengaku pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul.

Bahkan, masih kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi UU KPK.