Reaksi DPRD Samarinda soal Perlunya Sekolah Unggulan di Tiap Kecamatan, Khawatir Potensi Suap

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belum lama ini Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengusung wacana membuat sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. 

Kontan saja, hal ini mendapatkan respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Samarinda, Senin (3/3/2025). 

Melalui anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, memberikan pandangannya soal konsep pengadaan sekolah unggulan di tiap kecamatan di Samarinda. 

Pihak DPRD Samarinda, kata dia, soroti target Disdikbud yang menginginkan minimal ada satu sekolah unggulan di setiap kecamatan.

Baca juga: Mendikti Saintek Siap Bersinergi dengan Komisi X DPR, Percepat Transformasi Pendidikan dan Ristek 

Menurut Ismail Latisi, hal ini adalah langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Samarinda secara menyeluruh.  

Khawatir Suburkan Aksi Suap

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi suap dalam penerimaan siswa di sekolah unggulan, Ismail menegaskan bahwa sistem seleksi akan dilakukan dengan ketat dan transparan.

Sehingga, kata dia, masyarakat tak perlu khawatir mengenai hal tersebut.

“Karena nantinya semuanya akan kembali pada bagaimana sekolah mengelola seleksi dan tinggal bagaimana pengawasan ketat dari Pemkot dan DPRD, supaya target yang diinginkan itu tercapai, yaitu adalah siswa yang masuk ke sana adalah siswa yang sudah terseleksi,” tegasnya. 

Ismail berharap bahwa dengan adanya sekolah unggulan sebagai proyek percontohan, kualitas pendidikan di Samarinda bisa meningkat secara bertahap dan menular ke sekolah-sekolah lainnya.

Baca juga: Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Pemprov Kaltim Alokasikan Rp750 M untuk Pendidikan Gratis

“Yang pasti tidak mengabaikan sekolah yang lain, tapi ini dicoba menjadikan sebagai profiling atau proyek percontohan yang harapannya bisa menular ke sekolah lain di Samarinda,” beber Ismail. 

Kualitas Harus Sama Rata

Pemerataan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) sekolah di Kota Samarinda hingga saat ini belum sepenuhnya maksimal.

Sejumlah sekolah di Palaran, masih menghadapi keterbatasan fasilitas dibandingkan sekolah-sekolah di pusat kota.

Demikian dibeberkan oleh anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi kepada TribunKaltim.co pada Senin (3/3/2025) pagi. 

Untuk itu, Komisi IV DPRD Samarinda memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong pemerataan sarana dan prasarana (sapras) antar sekolah.