Soal RDP Pekerja Teras Samarinda yang Berujung Lempar Kotak Makan, Begini Tanggapan Wali Kota

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kericuhan terjadi saat audiensi antar pekerja Teras Samarinda dengan perwakilan pemerintah kota (pemkot) di DPRD Samarinda, Kamis (27/2/2025).

Kericuhan itu berupa aksi lempar nasi kotak hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar.

Kejadian itu pun menjadi perhatian semua pihak.

Terkait hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa saat kejadian, dirinya sedang tidak  berada di Kota Samarinda.

Saat itu, ia tengah mengikuti retret kepala daerah di Magelang selama kurang lebih satu pekan.

Baca juga: Komisi III DPRD Bakal Panggil Dinas PUPR soal Polemik Teras Samarinda, Kadis Diharapkan Hadir

Meski demikian, Andi Harun mengaku telah mendapatkan informasi terkait kegaduhan yang terjadi di DPRD Samarinda saat pembahasan nasib pekerja Teras Samarinda.

"Pada hari kejadian, saya justru pertama kali mendapatkan informasi dari kepala daerah lain yang mengikuti retreat di Magelang. Saya tidak perlu sampaikan kepala daerah mana, tapi saya waktu di Magelang sesaat setelah kejadian itu menjadi ramai. Saya buka videonya, lalu saya menghubungi pejabat Kota samarinda untuk menanyakan kebenaran informasi atas video tersebut," ucapnya.

Andi Harun mengaku prihatin dengan kejadian itu, di mana RDP yang seharusnya berjalan dengan lancar dan damai berujung ricuh.

"Tapi yang kita sesalkan dan prihatinkan sangat tinggi adalah peristiwa pelemparannya, apalagi ada yang diduga peserta rapat menggunakan kata yang sangat tidak pantas dan sepertinya tidak bisa dikendalikan pada saat itu, sehingga kata kata kasarnya terulang satu kali. Bahkan, saya ingin mengulangi tidak sampai hati karena terlalu kasar. Menurut saya, rapat sepanas apapun selama itu pertengkaran argumentasi, saya kira masih dalam batas wajar dan dapat ditoleransi," jelasnya.

Tidak hanya pelemparan kotak nasi, saat itu juga ada pelemparan botol minuman. 

Baca juga: Anggota Dewan Lempar Nasi Kotak, Protes Pekerja Teras Samarinda yang Belum Dibayar  

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menambahkan, seharusnya pihak-pihak tersebut menjaga martabat dan kehormatan.

"Saya garis bawahi yang seharusnya tidak pantas terjadi, kedua menyangkut substansi masalahnya Pemkot Samarinda sebenarnya sudah melakukan proses pembahasan ini. Mungkin ada pihak yang merasa kurang sabar dan kurang cepat penyelesaiannya, sehingga menggunakan kanal lain di luar pemerintah untuk penyelesaian, misalnya melalui DPRD, tidak salah juga karena memang DPRD tempat penampungan dan pembahasan aspirasi masyarakat," ujarnya. 

Sementara terkait soal Dinas PUPR untuk meminta bayar upah pekerja Teras Samarinda, Andi Harun menegaskan, semua ada ketentuannya.

Pihaknya  melalui Disnaker Samarinda pun meminta untuk validasi dan verifikasi, baik dari pekerja maupun kontraktor. 

"Substansinya bahwa upah pekerja yang belum terbayarkan, wajib penyedia jasanya membayarkan itu, kita sependapat. Saya ulangi sekali lagi, kita sependapat 100 persen. Upah pekerja yang belum dibayarkan oleh pihak penyedia jasa wajib dibayarkan. Terhadap jumlah besaran kita verifikasi," pungkasnya.(*)