Kemelut Upah Pekerja Teras Samarinda tak Dibayar Kontraktor, Walikota Andi Harun Siap Dipanggil DPRD

Kejadian itu pun menjadi perhatian semua pihak.

Andi Harun mengatakan bahwa saat kejadian, dirinya sedang tidak  berada di Kota Samarinda.

Saat itu, ia tengah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang selama kurang lebih satu pekan.

Meski demikian, Andi Harun mengaku telah mendapatkan informasi terkait kegaduhan yang terjadi di DPRD Samarinda saat pembahasan nasib pekerja Teras Samarinda.

"Pada hari kejadian, saya justru pertama kali mendapatkan informasi dari kepala daerah lain yang mengikuti retreat di Magelang.

Saya tidak perlu sampaikan kepala daerah mana, tapi saya waktu di Magelang sesaat setelah kejadian itu menjadi ramai.

Saya buka videonya, lalu saya menghubungi pejabat Kota samarinda untuk menanyakan kebenaran informasi atas video tersebut," ucapnya.

Baca juga: Anggota Dewan Lempar Nasi Kotak, Protes Pekerja Teras Samarinda yang Belum Dibayar  

Andi Harun mengaku prihatin dengan kejadian itu, di mana RDP yang seharusnya berjalan dengan lancar dan damai berujung ricuh.

"Tapi yang kita sesalkan dan prihatinkan sangat tinggi adalah peristiwa pelemparannya, apalagi ada yang diduga peserta rapat menggunakan kata yang sangat tidak pantas dan sepertinya tidak bisa dikendalikan pada saat itu, sehingga kata kata kasarnya terulang satu kali.

Bahkan, saya ingin mengulangi tidak sampai hati karena terlalu kasar. Menurut saya, rapat sepanas apapun selama itu pertengkaran argumentasi, saya kira masih dalam batas wajar dan dapat ditoleransi," jelasnya.

Tidak hanya pelemparan kotak nasi, saat itu juga ada pelemparan botol minuman. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menambahkan, seharusnya pihak-pihak tersebut menjaga martabat dan kehormatan.

"Saya garis bawahi yang seharusnya tidak pantas terjadi, kedua menyangkut substansi masalahnya Pemkot Samarinda sebenarnya sudah melakukan proses pembahasan ini.

Mungkin ada pihak yang merasa kurang sabar dan kurang cepat penyelesaiannya, sehingga menggunakan kanal lain di luar pemerintah untuk penyelesaian, misalnya melalui DPRD, tidak salah juga karena memang DPRD tempat penampungan dan pembahasan aspirasi masyarakat," ujarnya. 

Penjelasan Dinas PUPR

Sebelumnya, usai kericuhan saat rapat di DPRD, Kabid Cipta Karya PUPR Kota Samarinda, Andriyani menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menghubungi perusahaan kontraktor pekerja Teras Samarinda, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), namun belum mendapat respons yang memuaskan.