Kemelut Upah Pekerja Teras Samarinda tak Dibayar Kontraktor, Walikota Andi Harun Siap Dipanggil DPRD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kemelut upah pekerja Teras Samarinda yang tak dibayar kontraktor diwarnai kericuhan di DPRD saat rapat dengar pendapat. 

Proyek Teras Samarinda menjadi sorotan terkait upah pekerja yang tak kunjung dibayar kontraktor.

Diketahui, Teras Samarinda kini menjadi ikon baru ibukota Kaltim yang sayangnya menyisakan kemelut upah pekerja yang belum dibayar kontraktor.

Kamis (27/2/2025), puluhan pekerja proyek Teras Samarinda tahap I menggelar aksi protes di DPRD Samarinda.

Baca juga: Soal RDP Pekerja Teras Samarinda yang Berujung Lempar Kotak Makan, Begini Tanggapan Wali Kota

Para pekerja yang hingga kini belum menerima gaji mereka dari pihak kontraktor menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan "Bayar Upah Kami, Usut Tuntas Problem Teras Samarinda".

Setelah melakukan aksi di depan kantor DPRD, para pekerja diizinkan masuk ke dalam ruang rapat untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Namun, pertemuan ini berlangsung panas hingga berujung pada insiden pelemparan nasi kotak oleh anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Teras Samarinda, Ilhamsyah.

Perdebatan sengit antara anggota DPRD dan pihak pemkot pun tak terhindarkan sebelum akhirnya dilerai oleh anggota dewan lainnya.

Terkait kericuhan di DPRD Samarinda saat pembahasan pekerja Teras Samarinda, Walikota Samarinda, Andi Harun menyatakan kesiapannya dipanggil DPRD Samarinda. 

Walikota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota siap berdiskusi lebih lanjut jika diperlukan. 

Ia sarankan agar DPRD tidak hanya mengundang pejabat teknis dari Dinas PUPR, tetapi juga menghadirkan jajaran pimpinan Pemerintah Kota.

Termasuk dirinya, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah (Sekda), guna membahas solusi konkret terhadap permasalahan ini.

“Jika penjelasan Kabid dan PPK PUPR dirasa tidak memuaskan, maka undang Walikota, Wakil Walikota, Sekda, serta jajaran terkait.

Kan lebih bagus jika keputusan bisa diambil langsung di tempat. Tidak perlu gaduh," ujar Walikota Andi Harun.  

Baca juga: Komisi III DPRD Bakal Panggil Dinas PUPR soal Polemik Teras Samarinda, Kadis Diharapkan Hadir

Ia menegaskan, kesiapannya untuk hadir dalam rapat jika mendapat undangan resmi dari DPRD guna mencari penyelesaian atas persoalan yang sudah berlarut-larut ini.