Berita Paser Terkini

5.213 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Ini Rencana Pemkab Paser

Tercatat, ada 5.213 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni 26.390 jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Paser, Kamis (6/3/2025)

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
MASALAH KEMISKINAN - Salah satu warga penerima manfaat dari program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemkab Paser di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada Rabu (29/5/2024). Tercatat masih ada 5.213 unit RTLH di Kabupaten Paser. (TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM). 

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER -  Masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk diatasi.

Tercatat, ada 5.213 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni 26.390 jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Paser, Kamis (6/3/2025). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya mengatakan masih ada 204 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk kategori miskin ekstrem. 

"Itu tersebar di 33 desa pada 6 kecamatan, dari total 139 desa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Paser," terang Katsul. 

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, Pemkab Paser telah melakukan audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) pada 4 Maret lalu yang diinisiasi oleh Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Sinta Rosma Yenti. 

Baca juga: Neni Moerniaeni Targetkan Nol Kemiskinan Ekstrem di Bontang dalam 100 Hari Kerja

"Audiensi itu untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat Paser dalam mengatasi masalah kemiskinan, ditambah banyaknya rumah tidak layak huni," tambahnya. 

Pertemuan yang dilakukan itu, kata Katsul menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah. 

Hal itu dikarenakan, dapat dijadikan sebagai modal dalam mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Bumi Daya Taka. 

"Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Paser," jelas Katsul. 

Terlebih dalam waktu dekat, akan ada kesepakatan beberapa kementerian untuk upaya penanganan kemiskinan di Indonesia yang nantinya melibatkan pemerintah daerah. 

Katsul beranggapan, Kabupaten Paser memiliki potensi untuk ditunjuk sebagai pilot project dalam program percepatan pengentasan kemiskinan. 

"Kami diminta untuk koordinasi lebih lanjut terkait program ini, nanti akan dilaporkan juga ke bupati dan wakil bupati untuk persiapan teknis penanganan kemiskinan di Paser," ungkapnya 

Baca juga: Bupati Paser Minta Camat hingga Ketua RT Miliki Data Kemiskinan Ekstrem

Salah satu langkah strategis yang diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan di Paser, yaitu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang difasilitasi oleh BP Taskin. 

"Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini, diharapkan program dapat memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kurang mampu," tutup Katsul. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved