3 Program HIPMI Balikpapan dalam Menjawab Tantangan Efisiensi Anggaran dari Presiden Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Balikpapan memberikan respons terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinisasi oleh pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut dibuat payung hukumnya dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

Disebut oleh HIMPI Balikpapan, secara analisis akan berdampak terhadap sektor pengusaha.

Demikian dipaparkan oleh Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Balikpapan, Adam Dustin kepada TribunKaltim.co pada Jumat (14/3/2025).

Baca juga: Adam Dustin Resmi jadi Ketua BPC HIPMI Balikpapan, Gandeng Pengusaha Muda

Sebagai upaya menangkap tantangan efisiensi anggaran, pihaknya merespons kondisi ini dengan menjalankan tiga program utama, yakni:

• Edukasi;
• Relasi;
• dan aksi.

Dia menjelaskan, program edukasi bertujuan memberikan pemahaman tentang kewirausahaan.

Sementara untuk relasi fokus pada membangun jaringan antara pengusaha baru dan yang sudah mapan.

Sedangkan aksi, melibatkan pendampingan dan mentoring bagi UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Selain itu, HIPMI Balikpapan mencanangkan program mencetak seribu pengusaha baru melalui kerja sama dengan berbagai kampus.

Menurut Adam, langkah ini diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pengusaha muda di tengah tantangan efisiensi anggaran pemerintah.

Baca juga: Efisiensi, Anggaran Pemkot Samarinda Bakal Alami Pengurangan Rp75 Miliar

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menimbulkan tantangan, pengusaha di Balikpapan didorong untuk terus berinovasi dan beradaptasi.

Adam menilai, UMKM di Balikpapan termasuk kategori yang tangguh meskipun daya beli masyarakat menurun.

"Berdasarkan data yang ada, Alhamdulillah, UMKM di Balikpapan terus bertumbuh," kata Adam.

Tantangan Bagi Pengusaha Lokal

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diklaim berdampak terhadap sektor pengusaha.