Inilah 2 Daerah yang Tak Punya Anggaran untuk Gelar PSU Pilkada 2025 dan Solusi KPU

Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

"Total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel," ucap Drajat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Drajat mengatakan, ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024.

Kekurangan NPHD akan ditambah oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Jadi ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD Pilkada 2024. Kekurangan anggaran masih menunggu dari Pemda," kata dia.

Drajat memastikan, KPU RI akan terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah terkait dengan kurangnya anggaran.

KPU RI akan mengupayakan agar tahapan PSU di 24 daerah dapat berjalan dengan lancar.

"Seandainya belum tersedia anggaran, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat dan Kemendagri," jelasnya.

Tak sentuh anggaran kesehatan-pendidikan 

Tito menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak bisa digunakan untuk menopang biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Tito merespons usul anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola agar dana pendidikan dan kesehatan dapat diambil sekitar 10 hingga 20 persen untuk menutupi kurangnya anggaran PSU.

"Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib, infrastruktur itu tidak boleh diganggu," tuturnya.

Tito mengatakan, anggaran pendidikan dan kesehatan harus digunakan sesuai kebutuhan, terutama untuk kepentingan masyarakat dan anak-anak sekolah.

"Ada yang lebih urgent (penting) memperbaiki sekolah, toilet untuk guru, membantu beasiswa. Jangan proyek pengadaan-pengadaan itu enggak perlu," kata dia, seperti dilansir Kompas.com.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram